
PRESMEDIA.ID– Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang mengajukan 180 ribu pelanggan listrik di Bintan dan Tanjungpinang dapat kompensasi akibat dampak pemadaman listrik total (blackout) di Pulau Bintan pada pertengahan Oktober 2026 lalu.
Pengajuan kompensasi pada pelanggan ini diserahkan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang ke managemen PT.PLN Persero untuk mendapatkan persetujuan.
Manager PLN UP3 Tanjungpinang, Rully Agus Widanarto, mengatakan, sebanyak 180 ribu pelanggan di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan telah didata dan diusulkan sebagai penerima kompensasi atas gangguan pasokan listrik tersebut.
“Prosesnya saat ini sudah berada di Kementerian ESDM dengan jumlah yang diajukan lebih kurang 180.000 pelanggan,” kata Rully saat dikonfirmasi PRESMEDIA.ID.
Skema Kompensasi Pelanggan PLN Terdampak Blackout
Terkait skema dan besaran kompensasi, Rully menjelaskan bahwa pemberian kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
Dalam ketentuan tersebut, pelanggan listrik pascabayar akan mendapatkan potongan tagihan rekening listrik. Sementara pelanggan prabayar atau pengguna token akan memperoleh tambahan energi listrik dalam satuan kilowatt-hour (kWh) secara otomatis.
Besaran kompensasi diberikan berdasarkan akumulasi durasi pemadaman listrik, mulai dari 50 persen hingga maksimal 500 persen dari biaya beban atau rekening minimum.
Adapun rincian kompensasi berdasarkan durasi pemadaman adalah sebagai berikut:
- Pemadaman lebih dari 2 jam: kompensasi 50 persen.
- Pemadaman 2 hingga 4 jam: kompensasi 75 persen.
- Pemadaman lebih dari 4 hingga 8 jam: kompensasi 100 persen.
- Pemadaman lebih dari 8 hingga 16 jam: kompensasi 200 persen.
- Pemadaman lebih dari 16 hingga 40 jam: kompensasi 300 persen.
- Pemadaman lebih dari 40 jam: kompensasi maksimal 500 persen.
“Kompensasi ini nantinya akan dipotong langsung pada rekening listrik masing-masing pelanggan,” jelasnya.
Realisasi Kompensasi Tunggu Persetujuan Kementerian ESDM
Mengenai waktu realisasi dan penerapan kompensasi, Rully mengatakan PLN masih menunggu persetujuan dari Kementerian ESDM.
Meski demikian, ia memastikan pemberian kompensasi tersebut akan dilaksanakan karena merupakan kewajiban PLN kepada pelanggan yang terdampak gangguan pasokan listrik.
Dengan demikian, pelanggan di Tanjungpinang dan Bintan yang telah masuk dalam pendataan dan pengajuan kompensasi diharapkan dapat memperoleh haknya setelah proses persetujuan dari pemerintah pusat selesai.
Blackout Pulau Bintan Berlangsung Selama Tiga Hari
Sebagaimana diketahui, gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik total di Pulau Bintan, meliputi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, terjadi sejak Senin, 12 Oktober 2026 hingga Rabu, 14 Oktober 2026.
Gangguan tersebut dipicu kerusakan pada sistem penyaluran listrik dari Batam yang berdampak terhadap pasokan listrik ke Pulau Bintan.
Setelah melalui proses pemulihan sistem secara bertahap, PLN akhirnya berhasil menormalkan kembali pasokan listrik di seluruh wilayah Pulau Bintan pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Penulis: Roland
Editor : Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com












