Prabowo Ancam Cabut Izin Korporasi Pembakar Lahan dan Larang Pembakaran di Semua Desa

PRESMEDIA.ID– Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mencabut izin korporasi yang terbukti terlibat atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

Prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap perusahaan yang sengaja membakar lahan.

Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara serius apabila ditemukan indikasi keterlibatan korporasi dalam karhutla.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan terkait penanganan karhutla di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (24/8/2026) sebagaimana dikutip dari BPMI Setpres.

Izin Korporasi Dicabut Jika Terbukti Bakar Hutan 

Dalam arahannya, Prabowo meminta setiap laporan mengenai dugaan keterlibatan perusahaan dalam pembakaran lahan segera ditindaklanjuti.

“Kalau ada indikasi, segera laporkan dan segera kita cabut. Siapa pun, korporasi apa pun, jika ada indikasi mereka ikut menyuruh membakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main. Kepolisian memiliki peran yang sangat penting,” tegas Prabowo.

Presiden juga meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur intelijen melakukan penyelidikan apabila terdapat dugaan perusahaan memerintahkan atau terlibat dalam pembakaran lahan.

“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, saya minta Polisi, Kejaksaan selidiki, Intelijen selidiki,” katanya.

Prabowo menekankan, penanganan karhutla di Riau tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Upaya pencegahan harus diperkuat sejak titik panas atau hotspot mulai terdeteksi.

Salah satu langkah yang ditekankan adalah menyiapkan sumber air, termasuk sumur bor, di wilayah yang terpantau memiliki titik panas.

“Begitu ada hotspot bikin bor air di situ. Jangan tunggu titik api,” ujar Prabowo.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

900 Hektare Lahan Terbakar Butuh Perhatian

Prabowo menyebut penanganan karhutla saat ini telah dilakukan pada sekitar 15.000 hektare, sementara sekitar 900 hektare masih membutuhkan perhatian.

Atas hal itu, Ia meminta agar data tersebut tetap disesuaikan dengan data resmi penanganan karhutla di Riau agar langkah penanganan di lapangan berjalan tepat sasaran.

Kepada TNI dan Polri ia meminta agar terus mengerahkan kekuatan yang diperlukan untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan penanganan karhutla.

“Saya yakin yang 900 ini bisa segera ditangani. Kerahkan TNI dan Polri, kerahkan kekuatan kita. Kalau perlu tambahan bantuan, segera laporkan. Tapi saya percaya, meski tinggal 900, tetap waspada untuk ke depan,” katanya.

Pembakaran Lahan Sengaja Harus Dicegah di Semua Desa

Selain penanganan kebakaran yang sudah terjadi, Prabowo meminta aparat dan pemerintah daerah mencegah praktik pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.

Pemerintah daerah bersama aparat diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat di tingkat desa bahwa pembakaran lahan dilarang.

“Semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apa pun di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan dilarang keras,” tegas Prabowo.

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan secara aktif dengan melibatkan aparat hingga tingkat desa.

Warga Pembuka Lahan Diminta Melapor ke Pemda   

Prabowo juga meminta masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak melakukan pembakaran secara mandiri.

Warga diminta melapor kepada pemerintah setempat, mulai dari kepala desa, camat, hingga bupati, agar mendapatkan pendampingan dalam membuka lahan tanpa membakar.

“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka melapor kepada kepala desa, camat, atau bupati. Nanti pemerintah yang akan membantu mereka,” ujarnya.

Presiden selanjutnya meminta TNI dan Polri membantu pemerintah daerah mengorganisasi dukungan kepada masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan karhutla.

Arahan Presiden Prabowo ini menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga pencegahan sejak dini.

Penindakan terhadap korporasi yang diduga sengaja membakar lahan, pemantauan titik panas, penyediaan sumber air, serta edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah karhutla meluas di Riau.

Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi