PRESMEDIA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan instruksi kepada para pejabatnya untuk melakukan pemetaan menyeluruh terkait dampak fenomena El Nino di Indonesia.
Pemetaan ini mencakup permasalahan seperti kekeringan, ketersediaan air bersih yang terbatas, gagal panen, serta kebakaran hutan dan lahan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers yang diselenggarakan setelah Rapat Terbatas tentang Upaya Mitigasi Dampak Fenomena El Nino pada hari Selasa (3/10/2023) di Istana Merdeka, Jakarta.
“Intinya, Presiden telah mengeluarkan tiga arahan utama. Pertama, melakukan pemetaan yang komprehensif terhadap permasalahan ini. Kedua, fokus pada strategi penyediaan pasokan air. Dan ketiga, penting untuk memantau secara berkelanjutan daerah-daerah sentra produksi pangan guna memastikan ketersediaan pasokan air,” kata Siti.
Siti juga mengungkapkan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah mengidentifikasi sumber-sumber air yang dapat digunakan untuk memasok air, terutama untuk pertanian.
“Menteri PUPR melaporkan bahwa dari sekitar 114 danau, 323 situ/ranu, dan embung yang ada, sekitar 60-80 persen masih beroperasi dengan efektif, sehingga masih mampu mengatasi kekurangan pasokan air,” tambahnya.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi, juga menjelaskan bahwa persediaan pangan di Indonesia saat ini masih relatif stabil.
“Meskipun ada penurunan produksi terutama pada tanaman pangan yang sangat terdampak oleh El Nino dan musim kemarau yang lebih panjang dari yang diperkirakan sebelumnya, situasi di sektor peternakan, perkebunan, dan pertanian kita, termasuk tanaman pangan dan hortikultura, masih dalam kondisi yang memadai,” ujar Harvick.
Untuk mengatasi dampak penurunan produksi beras, Harvick menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil beberapa tindakan, termasuk impor beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP).
“Kami berupaya mengendalikan harga di pasar dengan meningkatkan pasokan produk. Kami juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, terutama Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas),” tegas Harvick.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
