PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Target Pendapatan dari sektor PAD dan progres belanja dari APBD Triwulan ke III atau memasuki semester II 2022 masih rendah. Gubernur provinsi Kepri Ansar Ahmad meminta, agar seluruh Kepala OPD mengontrol dan mengevaluasi kinerja kegiatan yang dilaksanakan.
Hal itu dikatakan Ansar, saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2022 Pemprov Kepri di Ruang Rapat Utama Lantai 4 Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin (29/08/2022) kemarin.
Dari paparan Biro Ekonomi Pembangunan Kepri, hingga 26 Agustus 2022, realisasi pendapatan APBD Kepri 2022 telah mencapai 58,44 persen atau sebesar Rp2,033 triliun dari target pendapatan sebesar Rp3,480 triliun. Capaian tersebut naik sebesar 1,69 persen dari capaian minggu lalu.
Sementara pada belanja daerah realisasi keuangan baru mencapai 47,84 persen atau sebesar Rp1,851 triliun dari pagu sebesar Rp 3,870 triliun.
Capaian tersebut naik sebesar 0,98 persen dari capaian minggu lalu. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai angka 52,85 persen.
Kemudian perkembangan kegiatan dekonsentrasi per tanggal 26 Agustus 2022 dengan pagu DIPA Rp35,483 miliar baru terealisasi sebesar 21,33 persen atau sebesar Rp7,568 miliar. Dari kegiatan itu realisasi fisik sebesar 41,08 persen.
Sedangkan perkembangan tugas pembantuan dengan pagu DIPA Rp. 30,977 miliar terealisasi 27,46 persen atau sebesar Rp 8,505 miliar dan realisasi fisik sebesar 38,25 persen.
Lalu berdasarkan data Sistem Pengawasan Siera BPKP yang dipaparkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, masih ada 4 kabupaten kota di Kepri yang sampai tanggal 26 Agustus 2022 yang belum memenuhi target progres pelaksanaan P3DN.
Sementara itu, dari 17 etalase e-katalog lokal Provinsi Kepri, telah terdapat 581 produk yang tayang di katalog, serta 9 transaksi produk dalam negeri dengan nilai Rp. 1,525 miliar.
Mengenai penilaian LPPD, sampai 31 Juli 2022 yang lalu, persentase tingkat keterisian e-SPM TW I oleh daerah kabupaten kota di wilayah Provinsi Kepri telah mencapai 62,50 persen dengan nilai cukup.
Ansar mengatakan, Kepala OPD di Kepri perlu melakukan rapat serta mengevaluasi sejumlah kegiatanya, mengingat saat ini sudah berada triwulan III dan sebentar lagi akan memasuki triwulan IV tahun anggaran 2022.
Namun kenyataanya lanjut Ansar, masih banyak hal yang harus dipenuhi masing-masing OPD khususnya Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dalam waktu dekat akan dievaluasi secara Nasional.
“Untuk itu kita harus evaluasi capaian-capaian kinerja keuangan dan kegiatan fisik pembangunan, evaluasi terkait TKDN, dan beberapa hal lain seperti laporan SPJ dari OPD yang masih bermasalah dan kebijakan yang akan disepakati bersama. Serta pemaparan progres penilaian LPPD” ujarnya.
Ansar juga berpesan, agar Kepala OPD serius menangani beberapa permasalahan yang dipaparkan sebelumnya dan meningkatkan jumlah tayang e-katalog diidentifikasi sehingga dalam evaluasi P3DN nasional nantinya akan menaikkan posisi Kepri.
Mengenai LPPD, Gubernur meminta agar OPD yang masih belum melengkapi data yang diperlukan untuk segera melengkapinya.
“Karena ini raport kita, kerja keras kita butuh apresiasi. Walau kita provinsi kecil, tidak boleh dipandang sebelah mata. Penuhi kerja-kerja untuk membangun performance daerah,” ujarnya.
Rapat diikuti Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, para Staf Ahli Gubernur, dan para Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.
Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi
