Sejumlah Pejabat dan Anggota DPRD Bintan Terima “Uang Haram” Korupsi Kuota Rokok dan Mikol Bintan

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Selain terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar, Jaksa Penuntut KPK, membeberkan sejumlah Pejabat BP.Kawasan Bintan, Pejabat OPD dan Sekda Bintan serta anggota DPRD Bintan yang menerima manisnya “Uang Haram” korupsi kuota Rokok dan Minuman Beralkohol BP.Kawasan Bintan 2016-2018.

Hal itu diungkapkan Jaksa KPK  Budi Nugroho dan Joko Hermawan, dibantu Jaksa dari KPK lainya dalam sidang terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar di PN Tanjungpinang Kamis (30/12/2021).

Dalam dakwaanya, Jaksa KPK mengatakan, atas penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri dan orang lain serta korporasi dalam korupsi pemberian kuota Rokok dan mikol di BP.Kawasan Bintan 2016-2018 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 425.950 Miliar lebih.

Adapun jumlah uang yang diterima terdakwa M.Saleh Umar dari penerbitan izin kuota jutan batang rokok dan ribuan botol Minkol dari Batam dengan pembebasan Cukai ke Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Bintan itu adalah Rp415 juta yang terdiri dari uang rupiah sejumlah Rp 390 juta, kemuidan mata uang dolar Singapura SGD 5,000 atau setara dengan Rp50 juta.

Sedangkan terdakwa Apri Sujadi menerima dana korupsi dari pengeluaran izin kuota Rokok dan Mikol tanpa Cukai itu Rp3.084 miliar yang terdiri dari uang rupiah sebesar Rp3.054 miliar, kemudian mata uang dolar Singapura SGD 3,000 atau setara dengan Rp30 juta.

Selain itu, Anggota III BP.Kawasan Bintan Bidang Bina Sarana dan Prasarana Yurioskandar juga menerima dana korupsi Kuota rokok dan Mikol Bintan itu sebesar Rp240 Juta. Anggota DPRD Bintan dari Fraksi Demokrat M.Yatir menerima Rp2.121 Miliar lebih, kemudian mantan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam kecipratan Rp 100 juta.

Sedangkan pejabat Sekda kabupaten Bintan Edi Pribadi memperoleh dana kuota Rokok dan Mikol itu Rp75 juta. Selanjunya Alfeni Harmi Rp47.250.000,00, dan mantan kepala DPMPTSP Bintan sekaligus anggora BP.Kawasan Bintan Mardiah Rp5.000.000,00,-.

Selain itu ada juga PPNS Dinas Perdagangan dan Koperasi Bintan Setia Kurniawan menerima dana kuota Rokok dan Mikol itu Rp5.000.000,00. Setelah itu Risteuli Napitupulu sejumlah Rp5.000.000,00,-.dan Yulis Helen Romaidauli Rp4.800.000,00.

Selain memperkaya sejumlah pejabat itu, Jaksa KPK juga menyatakan, penyalahgunaan wewenang ang dilakukan Terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar juga memperkaya 16 perusahaan distributor rokok senilai Rp8.022.048.139,00,- dan 25 Pabrik  rokok senilai Rp 28.943.336.890,00,-. dan turut memperkaya 4 perusahaan importir Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) senilai Rp1.768.424.362,49,-.

“Perbuatan Terdakwa M.Saleh Umar dan Apri Sujadi ini, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 425.950.541.750,66,” ujar Jaksa KPK.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi