
PRESMEDIA.ID- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat, hingga awal 2025 jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepri baru mencapai 503 ribu anak atau sekitar 80 persen.
Capaian ini masih berada di bawah target penerima MBG tahun 2025 yang ditetapkan sebanyak 628 ribu hingga 638 ribu anak di seluruh wilayah Kepri.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengungkapkan belum optimalnya capaian MBG disebabkan belum terbentuknya seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kepri.
“Target penerima manfaat MBG di Kepri tahun 2025 sekitar 638 ribu anak dengan total 199 titik SPPG. Saat ini yang sudah terbentuk baru 163 titik SPPG dan penerima manfaat mencapai 503 ribu anak atau sekitar 80 persen,” ujar Nyanyang, Kamis (5/2/2025).
Dari 163 titik SPPG yang telah terbentuk tersebut, sebagian berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Sementara sisanya, baik di wilayah reguler maupun 3T, masih menunggu proses pembentukan.
Nyanyang juga menegaskan, Pemprov Kepri akan terus berkoordinasi dengan Kepala Wilayah SPPG Sumatera Barat agar target pembangunan SPPG dan capaian penerima MBG dapat terealisasi sepenuhnya di Kepri.
Selain itu, pemerintah juga rutin melakukan evaluasi bersama Satgas MBG kabupaten dan kota, khususnya dalam penyaluran bahan pangan.
“Evaluasi ini penting agar tidak terjadi kekurangan bahan pokok seperti ayam, telur, sayuran, dan kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Pemprov Kepri bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan lanjutnya, juga bergerak cepat untuk mengantisipasi potensi inflasi, terutama menjelang Imlek, bulan puasa, dan Idulfitri.
“Kami berupaya secepat mungkin agar kontribusi pangan berjalan baik dan tidak menimbulkan gejolak harga,” tambah Nyanyang.
Sementara itu, Kepala SPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepri, Syariwidya, menilai, pelaksanaan dan pendirian SPPG di tiga wilayah tersebut menunjukkan perkembangan positif.
Menurutnya, banyak titik SPPG yang saat ini telah berada pada tahap persiapan akhir hingga proses penetapan.
“Sebenarnya sudah banyak yang hampir selesai dan tinggal penetapan SPPG,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil evaluasi rapat, Syariwidya meminta Satgas MBG kabupaten dan kota yang belum memiliki titik SPPG, khususnya di daerah terpencil, agar segera mengajukan usulan ke pemerintah daerah masing-masing.
“Satgas di daerah kami sarankan untuk kembali melaporkan dan mengajukan titik-titik SPPG yang belum ada kepada Pemda,” tutupnya.
Penulis:Roland
Editor :Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com







