PRESMEDIA.ID– Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, pelaksanaan tugas gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah di Kepriu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Hal itu disampaikan Ansar saat menerima Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, di Graha Kepri, Batam, Selasa (8/7/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPR RI terhadap pelaksanaan tugas gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, jajaran kementerian, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait.
Kepada komisi II DPR-RI, Ansar juga menjelasakan, bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berkomitmen mendukung penuh Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden melalui lima misi pembangunan daerah.
“Visi kami adalah mewujudkan Kepulauan Riau yang maju, makmur, dan merata. Seluruh program pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional di Kepri,” ujar Ansar.
MBG Kepri Berhasil Bentuk 239 SPPG
Ansar mengatakan, hingga 23 Juni 2026, realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepri telah mencapai 87,47 persen. Sebanyak 239 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dengan total penerima manfaat mencapai 594.278 orang.
Koperasi Merah Putih Kepri diajukan 407 Koperasi
Untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, saat ini telah terbentuk 407 koperasi di seluruh Kepri.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 271 koperasi telah memiliki lahan, sedangkan 136 koperasi lainnya masih dalam tahap penyediaan lahan.
Program Sekolah Rakyat Terbentuk di 3 Daerah
Pada Program Sekolah Rakyat, Kepri memiliki 201 peserta didik yang tersebar di Kabupaten Natuna sebanyak 96 siswa, Kota Tanjungpinang 62 siswa, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 43 siswa.
Usulkan 124 Kampung Nelayan Merah Putih Tapu Belum Ada yang Terbentuk
Ansar juga melaporkan terdapat 124 usulan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Kepulauan Riau. Dari jumlah tersebut, lima lokasi telah ditetapkan, terdiri atas empat lokasi di Kota Batam dan satu lokasi di Desa Cemaga Utara, Kabupaten Natuna.
Sementara itu, 82 lokasi telah selesai menjalani survei topografi, 18 lokasi merupakan usulan tambahan survei, dan 20 lokasi lainnya masih menunggu proses survei.
Capaian Reforma Agraria dan Penataan Ruang Tanah Kepri
Di sektor reforma agraria, Ansar menyampaikan keberhasilan Kepri menjadi tuan rumah Rakornas GTRA Summit 2023 di Karimun yang menghasilkan penerbitan 10.688 sertifikat tanah.
Pada 2026, potensi redistribusi tanah di Kepri mencapai 13.325,85 hektare dengan target 3.680 bidang tanah.
Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota serta ATR/BPN juga terus memperkuat sinkronisasi kebijakan penataan ruang melalui percepatan penyusunan RTRW dan RDTR guna mendukung investasi, pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, serta pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
“Kami terus memperkuat koordinasi agar seluruh kebijakan penataan ruang selaras dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan investasi di Kepulauan Riau,” kata Ansar.
Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tertinggi di Sumatera
Dalam kesempatan tersebut, Ansar juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan I 2026 mencapai 7,04 persen (year on year), tertinggi di Pulau Sumatera dan menempati peringkat kelima secara nasional.
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kepri telah mencapai USD10.174, mendekati Brasil yang sebesar USD10.214 dan melampaui Thailand yang berada di angka USD7.810.
Investasi dan Pariwisata Terus Meningkat
Realisasi investasi Kepri sepanjang 2025 mencapai Rp64,67 triliun atau 136 persen dari target RPJMD sebesar Rp47,7 triliun.
Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 2,02 juta kunjungan atau meningkat 21,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2025 tercatat sebesar 80,53, tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
Di sisi lain, angka kemiskinan turun menjadi 4,26 persen pada September 2025. Capaian tersebut menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera dan peringkat keempat terendah secara nasional.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 6,89 persen pada Februari 2025 menjadi 6,87 persen pada Februari 2026.
Komisi II DPR RI Apresiasi Kinerja Provinsi Kepri
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan kunjungan spesifik tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan tugas gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat berjalan sesuai amanat undang-undang.
“Kami ingin memastikan seluruh kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah, termasuk pengelolaan dana transfer, penyelenggaraan pemerintahan, serta kebijakan di bidang pertanahan, tata ruang, dan kewilayahan,” ujarnya.
Rifqinizamy menilai pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di Kepulauan Riau secara umum telah berjalan baik.
Meski demikian, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan penyempurnaan agar implementasi program semakin optimal.
“Secara umum, kebijakan pembangunan nasional yang menjadi fokus kunjungan spesifik kami hari ini, khususnya di bidang pertanahan, tata ruang, dan kewilayahan, telah berjalan baik. Namun tentu masih ada beberapa hal yang perlu terus disempurnakan,” pungkasnya.
Penulis:Ita/Presmedia
Editor :Redaksi
