PRESMEDIA.ID– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah serta pedoman penyusunan APBD Kepri Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi dan harmonisasi yang berlangsung di Kantor Graha Kepri, Kota Batam, Kamis (13/8/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah berjalan searah, terutama dalam perencanaan program dan pengalokasian anggaran pembangunan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, mengatakan program prioritas nasional yang berjalan di Kepri sejauh ini telah disinkronkan dengan berbagai program pembangunan daerah.
Menurutnya, sinkronisasi tersebut penting agar program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan Kepri.
Misni menjelaskan, koordinasi bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dilakukan untuk memastikan kebijakan pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan sinkronisasi tersebut, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian anggaran maupun pendanaan kegiatan pembangunan.
Penyusunan APBD Kepri 2027 Fokus Pertumbuhan Ekonomi
Dalam rapat tersebut, Pemprov Kepri juga membahas pedoman umum penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Misni mengatakan penyusunan APBD Kepri 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Menurutnya, proyeksi pendapatan dan belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Proyeksi pendapatan dan belanja Kepri akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” jelas Misni di hadapan tim Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Kemendagri Tekankan Pentingnya Anggaran Berkualitas
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Agus Fatoni, menyampaikan terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran.
Pertama, pemerintah daerah harus memastikan anggaran disusun secara berkualitas.
Menurut Agus, kualitas anggaran akan menentukan ketepatan sasaran dalam pengalokasian belanja daerah.
“Karena anggaran yang berkualitas akan menjadikan alokasi anggaran yang kita susun tepat sasaran. Lebih dari itu, anggaran yang berkualitas akan bisa mencegah pemborosan, serta memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran bisa tercapai,” jelas Agus Fatoni.
APBD Harus Efisien, Transparan dan Tepat Sasaran
Selain kualitas anggaran, Agus menekankan pentingnya pemerintah daerah memegang prinsip-prinsip utama dalam penyusunan APBD.
Anggaran harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Penyusunan anggaran juga harus memperhatikan aspek keadilan serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Agus, prinsip tersebut menjadi penting agar APBD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi benar-benar mampu mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas daerah.
“Meski banyak sekali hal penting yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam penyusunan anggaran, dengan memperhatikan dua hal tersebut, setidaknya APBD yang dihasilkan nanti bisa mendukung program prioritas pembangunan yang dilaksanakan daerah khususnya,” pungkasnya.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
