PRESMEDIA.ID– Pemerintah Kabupaten Bintan terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai kebijakan strategis.
Komitmen itu dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan yang dihadiri Bupati Bintan Roby Kurniawan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bintan, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat ini, terdapat sejumlah agenda penting, di antaranya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bintan dan PT Bintan Karya Bahari.
Selain itu, rapat paripurna juga membahas laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Ranperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, sekaligus penyampaian Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
Dua agenda tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekaligus mewujudkan organisasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pemkab Bintan Perkuat BUMD melalui Penyertaan Modal
Bupati Bintan Roby Kurniawan mengatakan, penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD merupakan salah satu investasi strategis untuk memperkuat kapasitas usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan mengarahkan penyertaan modal kepada dua perusahaan daerah, yakni PT BPR Bintan (Perseroda) dan PT Bintan Karya Bahari (Perseroda).
Untuk PT BPR Bintan, pemerintah daerah merencanakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar yang akan direalisasikan secara bertahap selama periode 2027 hingga 2031.
“Untuk PT BPR Bintan, direncanakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar yang dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2027 hingga 2031,” ujar Roby.
Sementara itu, PT Bintan Karya Bahari direncanakan memperoleh penyertaan modal sebesar Rp12 miliar secara bertahap dalam periode yang sama.
Menurut Roby, kebijakan penyertaan modal tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berharap tambahan modal yang diberikan dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
“Kami berharap kedua BUMD tersebut mampu mengelola tambahan modal secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan,” ungkapnya.
Penataan Perangkat Daerah, Wujudkan Birokrasi Lebih Efektif
Selain memperkuat peran BUMD, Pemerintah Kabupaten Bintan juga mendorong pembenahan kelembagaan melalui Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Roby menjelaskan, penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih ramping, efektif, efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam prosesnya, pemerintah mempertimbangkan karakteristik Kabupaten Bintan sebagai daerah kepulauan, kawasan perbatasan, sekaligus daerah tujuan pariwisata.
Penyesuaian kelembagaan juga dilakukan berdasarkan beban kerja, hasil evaluasi organisasi, analisis jabatan, serta analisis beban kerja agar setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Melalui rancangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan perubahan jumlah perangkat daerah dari sebelumnya 29 menjadi 25 perangkat daerah.
Jumlah Perangkat Daerah Diusulkan Berkurang dari 29 Menjadi 25
Dalam rancangan penataan tersebut, sejumlah urusan pemerintahan akan disesuaikan dan digabungkan untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Beberapa penyesuaian yang direncanakan meliputi:
- Penggabungan urusan perikanan, pertanian, dan pangan.
- Penggabungan urusan lingkungan hidup, perumahan, serta kawasan permukiman.
- Penataan urusan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.
- Penggabungan urusan pendapatan daerah dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Penataan urusan perindustrian, tenaga kerja, dan perdagangan dalam satu perangkat daerah.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap dipertahankan sebagai perangkat daerah tersendiri.
Roby menegaskan, penataan tersebut bukan sekadar mengurangi jumlah organisasi atau mengubah struktur pemerintahan. Lebih dari itu, langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Organisasi boleh lebih ramping, tetapi fungsinya harus lebih kuat. Seluruh urusan pemerintahan tetap dilaksanakan, hanya wadahnya yang kita satukan agar lebih efektif,” tegasnya.
Transisi Kelembagaan Dipastikan Tidak Ganggu Pelayanan Publik
Bupati Roby juga memastikan bahwa proses perubahan kelembagaan akan dipersiapkan secara matang agar berjalan lancar dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Persiapan tersebut mencakup penyesuaian sumber daya aparatur, pengelolaan aset, anggaran, hingga dokumen perencanaan yang berkaitan dengan perubahan struktur organisasi.
“Hal ini dilakukan agar perubahan struktur organisasi tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bintan ingin memastikan bahwa penataan birokrasi justru menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja aparatur dan mempercepat pelayanan publik.
Pemkab Bintan dan DPRD Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah
Pada kesempatan tersebut, Roby turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bintan atas kerja sama, masukan, serta kontribusi selama proses pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan bagian penting dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Bintan berharap kolaborasi kedua lembaga terus terjaga, baik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mengembangkan potensi ekonomi daerah, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan penguatan BUMD dan penataan organisasi perangkat daerah, Pemkab Bintan berkomitmen mendorong pemerintahan yang semakin profesional, efektif, serta mampu menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bintan.
Penulis:Hasura
Editor :Redaksi
