PRESMEDIA.ID– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pengaruh dan tekanan dari lingkungan keluarga, termasuk pasangan serta sanak famili, dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya korupsi di daerah.
Karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya menyasar pejabat sebagai individu. Keterlibatan pasangan dan keluarga juga dinilai penting untuk membangun benteng integritas guna mencegah praktik korupsi, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan di lingkungan birokrasi.
Hal itu dikatakan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriwasa, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, serta seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang didampingi pasangan masing-masing.
KPK Dorong Keluarga Pejabat Perkuat Integritas
David Sepriwasa mengatakan, Bimtek Keluarga Berintegritas bertujuan mengingatkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tentang pentingnya keterlibatan dan keterbukaan keluarga dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi.
Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan menjaga integritas pejabat saat menjalankan amanah publik. Nilai kejujuran, keterbukaan, dan kesederhanaan yang diterapkan dalam kehidupan rumah tangga diharapkan dapat menjadi landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Keluarga yang memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan akan mampu menciptakan benteng moral yang kuat bagi para pemangku kebijakan saat menjalankan tugas-tugas publik,” sebutnya.
Ia berharap pembinaan tersebut dapat meningkatkan pemahaman pejabat dan pasangan mereka mengenai berbagai modus korupsi, sekaligus memperkuat kemampuan keluarga dalam menghadapi tekanan lingkungan yang berpotensi mendorong terjadinya penyimpangan.
KPK Ingatkan Peran Pasangan dalam Mencegah Korupsi
Melalui Bimtek tersebut, KPK mendorong keluarga pejabat untuk memahami risiko korupsi dan membangun komitmen bersama dalam menjaga integritas.
Pasangan pejabat diharapkan tidak hanya menjadi pendamping dalam kehidupan pribadi, tetapi juga berperan sebagai pengingat ketika muncul potensi penyalahgunaan jabatan, penerimaan gratifikasi, atau perilaku yang bertentangan dengan prinsip antikorupsi.
Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai bagian penting dari upaya pencegahan korupsi, terutama dalam membangun lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran dan menolak penyalahgunaan kewenangan.
Ansar Ahmad: Integritas Harus Dimulai dari Keluarga
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik dan mendukung inisiatif KPK dalam memperkuat integritas pejabat melalui pembinaan keluarga.
Ansar menegaskan bahwa upaya membangun integritas memang harus dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga. Menurutnya, nilai-nilai yang diterapkan dalam rumah tangga akan turut memengaruhi sikap dan perilaku seseorang ketika menjalankan tugas di ruang publik.
“Perbaikan itu dimulai dari dapur; kalau dapurnya baik, insyaallah hasilnya di luar juga akan baik,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kepri beserta pasangan masing-masing untuk memperkuat komitmen dalam menerapkan prinsip antikorupsi, baik dalam kehidupan keluarga maupun saat menjalankan tugas pemerintahan.
Pemprov Kepri Dorong Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Transparan
Pemprov Kepri berharap pembinaan keluarga berintegritas dapat mendorong lahirnya budaya antikorupsi yang lebih kuat di lingkungan pemerintahan daerah.
Namun, penguatan integritas individu dan keluarga juga perlu berjalan beriringan dengan perbaikan sistem kerja birokrasi, termasuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan serta penyelenggaraan pelayanan publik.
Dengan komitmen bersama antara pejabat, keluarga, dan institusi pemerintahan, upaya pencegahan korupsi di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan semakin kuat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Penulis :Roland
Editor :Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
