PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kepri meminta Pemerintah provinsi Kepri tidak “Beretorika” atau berbicara dengan menggunakan bahasa pembenaran atas pertumbuhan ekonomi Kepri 6,9 persen. Namun sebaliknya, harus lebih peka dan melihat kondisi riil ekonomi Kepri dan masyarakat saat ini.
Anggota DPRD Kepri Sahat Sianturi mengatakan, jika dibandingkan dengan kondisi riel Ekonomi Kepri, saat ini stagnn dan belum ada pertumbuhan. Hingga pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dinyatakan BPS hanya membandingkan kondisi pertumbuhan ekonomi Kepri semester pertama tahun 2020 lalu dengan tahun 2021 ini.
Politisi PDIP ini juga meminta, agar Gubernur memberikan informasi kepada publik yang sudah pasti hingga tidak hanya retorika. Hal itu, dicontohkan Sahat terhadap statement gubernur pada PAD dari sektor labuh jangkar yang sebelumnya disebut akan memperoleh Rp200 Miliar, namun ternyata hanya Rp2,5 Miliar.
“Harusnya, pemerintah lebih baik fokus menggali potensi PAD daerah Kepri yang 98 persen adalah lautan dengan meningkatkan sumber pengelolaan kelautan, bisa berupa export ikan, export pasir laut atau investasi maritim lainya,” ujarnya pada wartawan Senin (9/8/2021).
Secara riel sambungnya, ekonomi Kepri akibat pandemi covid saat ini sangat memprihatinkan, hingga berdampak pada semua pihak, mulai dari masyarakat, sektor Swasta yang mengakibatkan pengangguran bertambah, Pariwisata Satatnan, hotel dan usaha pariwisata lainnya banyak yang tutup.
“Saat ini kondisinya ngak ada yang berani buka, Hotel banyak yang tutup, usaha UMKM seperti warung atau restoran semua mengeluh, ini aspirasi dan keluhan yang kami terima dari masyarakat serta pengusaha. Pemerintah harus lebih fokus mencari solusi dan peluang dalam menggerakan semua sektor riil dalam kondisi saat ini, Dan harapan kita PPKM Level IV ini segera berakhir dan Kepri segera masuk ke zona hijau hingga sektor riil dapat bergerak,” jelasnya..
APBD 2021 Kepri “Tidak Sehat” Â
Selain mengenai pertumbuhan ekonomi, Politisi PDIP ini juga menyoroti kondisi APBD 2021 Kepri yang menurutnya saat ini tidak sehat dan diperkirakan akan defisit hingga Rp 500 miliar akibat tidak maksimalnya sektor Penerimaan PAD dari yang disampaikan dan ditargetkan Pemerintah di APBD serta adanya pemotongan DAU dan DAK untuk pendanaan Covid-19.
“Kondisi APBD 2021 saat ini sudah agak sehat, penurunan penerimaan lebih dari Rp 500 Miliar, pengeluaran untuk menangani Covid-19 harus terus ditambah. Sementara sektor penerimaan PAD programnya masih jauh dibawah target,” sebutnya.
Sementara mengenai dana Labuh jangkar yang sebelumnya sudah dirilis dan dipublikasikan Gubernur lanjut Sahat, mengatakan akan bisa diterima Rp.200 M namun kenyataanya hingga saat ini baru hanya 2,5 Miliar.
“Oleh karena itu, Kita meminta pada Gubernur, kalau Penerimaan itu belum pasti hendaknya jangan langsung konferensi pers atau bicara ke publik. Demikian juga dari sektor BOP (Pelabuhan) yang sebelumnya targetkan penerimanya di APBD Rp50 Miliar dan dari DKP Rp10 Miliar, Namun kenyataanya penerimaan itu hingga saat ini belum dapat diupayakan. Demikian juga dengan rencanakan Silpa APBD 2020 yang diprediksi mencapai Rp.285 Miliar, ternyata hanya Rp60 Miliar jadi kondisi APBD 2021 ini sangat tidak sehat,” tegasnya.
Sahat menekankan, daripada beretorika dan menyampaikan yang belum pasti, lebih baik pemerintah lebih mengefektifkan progres pelaksanaan anggaran APBD sebagai stimulus penggerak ekonomi, disamping mengupayakan target PAD dan mencari cara dan solusi dalam menggerakan sektor riil ekonomi masyarakat sesuai dengan karakteristik daerah Kepri.
Sebelumnya BPS Kepri memang mencatat, pertumbuhan ekonomi Kepri Year to Year Triwulan II 2021 tumbuh 6,90 persen. Sementara secara kumulatif angka pertumbuhan ekonomi di Kepri pada triwulan I dan II tahun 2021 dibandingkan dengan akumulasi tahun 2020 mengalami pertumbuhan 2,69 persen.
Dengan pertumbuhan ekonomi Kepri yang di klaim BPS ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan, hal itu merupakan peran dan kontribusi semua pihak. Karena program recovery economy Kepri didasari semangat yang sama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
Maka dari itu, mengenai hal ini tidak boleh ada pihak atau daerah yang superior dan merasa punya peran paling besar dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi Kepri yang terus ke arah positif,†kata Gubernur Ansar Ahmad, Jumat (6/8/2021) lalu.
Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi
