PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur provinsi Kepri H.Ansar Ahmad mengatakan, terus mencari cara agar ketimpangan (disparitas) pembangunan setiap wilayah di Provinsi Kepulauan Riau tidak terjadi di tengah keterbatasan anggaran APBD Kepri.
Hal itu dikatakan Gubernur Ansar kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna 5-9 Mei 2024.
Ansar menyebut, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4,34 triliun. Dan dari jumlah APBD ini, yang riil dapat dipergunakan hanya sebesar Rp3,8 triliun.
Sebab, Rp1,5 triliun telah menjadi dana wajib sesuai UU yang harus dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan,” kata Gubernur Ansar di hadapan masyarakat Natuna dan Anambas, Selasa (7/5/2024).
Ia juga menyebut, dari Rp1,5 Triliun dana Pendidikan dan kesehatan ini, 70 persen diantaranya mengalir ke Kota Batam. Hal itu mengingat, jumlah sekolah dan guru, memang paling banyak di Kota Batam.
Selanjutnya, dari Rp3,8 triliun anggaran APBD Kepri yang digunakan, kembali dilakukan pembagian untuk dana Aspirasi DPRD kepri sebesar Rp150 Miliar, Kemudian pembiayaan 43 organisasi perangkat daerah (OPD), Bantuan rumah ibadah, yayasan dan sebagainya serta melaksanakan pembangunan di tujuh kabupaten/kota di Kepri.
“Maka dari itu, disparitas pembangunan di Kepri ini memang sangat sulit dihindari dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki kabupaten/kota. Namun demikian, kami terus berusaha, agar pembangunan pusat dan provinsi tetap dapat dilakukan di kabupaten dan kota,” ujarnya.
Gubernur Ansar Sorot Anggaran Besar Kota Batam
Selain itu, Ansar juga menyoroti terjadinya ketimpangan besaran anggaran kota Batam dengan 6 kabupaten dan kota di Provinsi Kepri.
Jika 6 kabupaten di Kepri rata-rata anggaran APBD-nya hanya Rp1 Triliun. Tapi kota Batam katanya lebih beruntung karena memiliki anggaran hingga mencapai Rp6 triliun.
“Batam memiliki anggaran mencapai Rp6 triliun. Rp3,3 triliun dana APBD Kota Batam dan Rp2,6 triliun dana APBN melalui BP Batam. Ini ditambah lagi dengan dukungan swasta yang sangat kuat,” jelas Ansar.
Lobi Kementerian Pusat Cari Anggaran Pembangunan di Kepri
Namun untuk menghindari ketimpangan dan disparitas pembangunan antar wilayah di Kepri ini, Gubernur Ansar menyebut, harus mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat serta mengoptimalkan dana CSR (corporate social responsibility/tanggung jawab sosial) dari sejumlah perusahaan di Kepri.
“Kita tidak segan menongkrongi Kementrian dan berkoordinasi dengan anggota DPR RI asal Kepri,” jelas Ansar.
Upaya ini lanjutnya, juga telah membuahkan hasil dengan kucuran dana dari APBN untuk membangun sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur di kabupaten/kota di Kepri melalui dana APBN.
Tahun 2023 Kepri Peroleh Dana Inpres Rp700 M
Salah satunya jelas Ansar, pada tahun 2023 lalu, Kepri mendapatkan bantuan dana impres sebesar Rp700 miliar dari APBN. Alokasi anggaran ini, digunakan untuk pembangunan jalan Kuala Maras, di Jemaja.
Selanjutnya, alokasi anggaran Rp400 miliar dari Kementerian Perhubungan yang dipergunakan untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan Roro di Jemaja sebesar Rp30 miliar, Bantuan Kapal Roro Bahtera Nusantara 01 dan 03 serta revitalisasi seluruh pelabuhan yang ada di Kabupaten Natuna.
Selain itu, Kepri juga memperoleh alokasi anggaran dari Kementerian PUPR senilai Rp60 miliar tahun 2022-2023. Alokasi anggaran ini digunakan untuk melakukan revitalisasi Pulau Penyengat.
“Alhamdulillah, saat ini Pulau Penyengat sudah lebih tertata. Kunjungan wisatawan juga meningkat,” ujar Gubernur.
Sedangkan APBD Kepri sebut Ansar, lebih difokuskan untuk pembangunan yang membutuhkan dana yang tidak terlalu besar.
“Selain itu, kami juga menerapkan kebijakan efisiensi penggunaan anggaran melalui “tight money policy” atau kebijakan pengetatan ikat pinggang. Tujuan, kita harus berhemat agar pembangunan bisa terlaksana di tengah keterbatasan,” katanya.
Atas hal itu, Ansar juga mengajak semua pihak sama-sama mendukung agar APBD Kepri terus membaik. Serta meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan seluruh daerah di Kepri.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
