PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong APBD 2022 ini digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepri.
Guna merealisasikan hal itu, Pemprov Kepri melakukan Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Sabtu (8/1/2021).
Pj Sekdaorov Kepri, Lamidi, saat memimpin rakor tersebut menyampaikan kegiatan ini merupakan langkah strategis yang sangat baik dilakukan di awal tahun. Sebab, beberapa waktu yang lalu terjadi perampingan struktural di organisasi perangkat daerah dimana seluruh pejabat eselon IV Pemprov Kepri dialihfungsikan menjadi pejabat fungsional.
“Beberapa perangkat daerah mungkin mengalami kebimbangan dalam menggunakan anggaran belanja, semoga dari rapat ini semua yang menjadi pertanyaan perangkat daerah dapat kita pecahkan,” ujar Lamidi.
Ia menegaskan, sesuai dengan arahan Gubernur agar seluruh pimpinan OPD Pemprov Kepri segera melakukan kerja-kerja taktis dan strategis untuk mendukung penuh visi dan misi yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
“Tahun ini kita gunakan untuk memulihkan kembali perekonomian Kepulauan Riau, gunakan anggaran belanja daerah untuk kemaslahatan masyarakat Kepri. Masyarakat sangat menunggu hasil kinerja kita semua,” tuturnya.
Sementara itu, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengutarakan Kepri termasuk Provinsi yang capaian realisasi pendapatan dan belanja daerahnya cukup tinggi.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, realisasi pendapatan Provinsi Kepri di APBD tahun 2021 mencapai 98,72 persen. Sementara realisasi belanja daerah Provinsi Kepri di APBD tahun 2021 mencapai 93,18 persen.
“Capaian tersebut harus ditingkatkan lagi untuk tahun ini, kami dari Kemendagri selalu siap mendampingi teman-teman di Provinsi Kepri untuk penyerapan belanja daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini Indonesia tengah beradaptasi dalam dua masa yang belum pernah dialami Indonesia sebelumnya. Yaitu masa revolusi industri digital 4.0 dan masa pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat harus memahami dengan baik karakteristik daerahnya untuk bisa beradaptasi dalam dua masa tersebut.
“Kedepannya tantangan yang kita hadapi akan lebih banyak lagi, realisasi belanja daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat hanya bisa dicapai jika kita terus kompak dan selalu berkoordinasi antar semua lini,” katanya.
Penulis : Ismail
Editor : Redaksi
