Dewan Minta Pemerintah Bintan Batalkan Program Kartu Kendali Pembelian BBM Subsidi

DPRD Bintan Minta Pemkab Bintan Batalkan Pembelian BBM Subsidi dengan Kartu Kendali.
DPRD Bintan Minta Pemkab Bintan Batalkan Pembelian BBM Subsidi dengan Kartu Kendali.

PRESMEDIA.ID,Bintan- Minta dilakukan perumusan ulang, DPRD Kabupaten Bintan meminta Pemerintah untuk membatalkan, kartu kendali (fuel card) untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang sudah diterbitkan Pemkab Bintan.

Pembatalan peberlakukan kartu kendali (fuel card) BBM bersubsidi di Bintan sejak Januari 2020 itu, disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Bintan dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Organda,PT Pertamina serta sejumlah pengelola SPBU dan Agen BBM, Senin (27/1/2020) di Ruangan Komisi II DPRD Bintan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan mengatakan, Penyaluran BBM subsidi bagi angkutan pariwisata bukan menjadi prioritas utama.

�Selain itu, kami juga meminta rumusan dan SOP baru BBM subsidi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil itu dijabarkan.Baik nelayan, UMKM, angkutan barang rakyat, petani dan serta masyarkat umum,� ujarnya.

Selain itu, DPRD juga meminta Pemerintah bersama lainnya mengatur ulang distribusi BBM subsidi tersebut.

“Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM dan mencegah adanya permainan dan kebutuhan akan mencukupi dan tepat sasaran,”ujarnya.

Meskipun belum ada keputusan final dalam rapat ini, lanjut Dia, tetapi akan ada rapat internal dan evaluasi lanjutan. Setelah itu baru diputuskan bersama sebagai suatu kebijakan yang tepat dan efisien dalam penggunaan BBM subsidi.

�BBM subsidi ini terbatas, kita inginkan bahwa masyarakat kecil diutamakan dulu. Bila masih ada kuota, baru angkutan pariwisata diberikan alokasi,� katanya.

Komisi II DPRD Bintan menyatakan sangat mendukung sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan. Namun dukungan yang diberikan tidak menyampingkan masyarakat kecil melainkan wajib diberikan perlindungan.

Diharapkan juga agar perusahaan besar tidak bergantung pada BBM subsidi. Melainkan juga bisa menggunakan BBM non subsidi atau industri.

�Jangan sampai mendukung pariwisata tetapi mengorbankan lainnya, Apalagi sampai nelayan mau melaut susah, petani mau berkebun susah, UMKM juga kesulitan dapat BBM subsidi,�ucapnya.

Penulis:Hasura