PRESMEDIA.ID– Masyarakat pesisir di Bintan Pesisir menyuarakan penolakan terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Galang Batang Kawasan Ekonomi Khusus (GB-KEK).
Penolakan ini difokuskan pada rencana pengembangan Kawasan Industri (KI) di Pulau Poto, yang dinilai berpotensi merusak lingkungan serta mengancam ruang hidup masyarakat, khususnya nelayan.
Presiden Diminta Cabut Izin Proyek
Warga mendesak presiden Prabowo Subianto untuk segera mencabut izin perluasan PSN GB-KEK. Karena menurut warga, proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem laut, pulau kecil, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Nelayan Gelar Pawai Tolak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Galang Batang Kawasan Ekonomi Khusus (GBKEK) di Pulau Poto, Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (WALHI Riau)
Sebagai bentuk penolakan, puluhan warga menggelar aksi pawai menggunakan kapal dari kampung masing-masing menuju lokasi pembangunan Kawasan Industri Pulau Poto, hingga ke perairan depan PT Bintan Alumina Indonesia.
Dalam aksi tersebut, masyarakat membawa spanduk bertuliskan: “Tolak PSN GBKEK! Selamatkan Laut dan Darat Bintan Untuk Nelayan dan Masyarakat”
“Tolak PSN GBKEK! Selamatkan Ruang Hidup Rakyat” “Kekhawatiran Dampak Industri dan PLTU”
Selain menolak PSN GB-KEK, warga juga menyoroti ancaman dari PLTU milik PT BAI yang dinilai berdampak jangka panjang bagi lingkungan dan generasi mendatang.
Spanduk bertuliskan “PLTU PT BAI Ancaman Nyata Bagi Anak Cucu Kami” turut mewarnai aksi tersebut.
Warga: Industri Skala Besar Tidak Cocok di Pulau Kecil
Masyarakat Bintan Pesisir menolak pembangunan PSN GB-KEK di Pulau Poto karena dinilai mengancam ekosistem laut, pulau kecil, dan ruang hidup nelayan.
Salah seorang warga Desa Kelong, Mustofa Bisri, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak proyek jika tetap dilanjutkan.
“Ini industri skala besar. Tidak cocok ditempatkan di pulau sekecil ini. Dampaknya pasti besar terhadap pendapatan nelayan dan lingkungan yang bisa tercemar,” ujarnya dalam rilis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau.
Pulau Poto Rentan Secara Ekologis
Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Riau, Ahlul Fadli, menegaskan bahwa Pulau Poto termasuk kategori pulau kecil yang seharusnya tidak dibebani industri berat.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang atau sama dengan 2.000 km² beserta ekosistemnya.
Pulau Poto direncanakan menjadi lokasi berbagai industri besar, seperti, Industri alat transportasi, Peleburan baja, Kilang minyak, Industri permesinan, Industri elektronika Galangan kapal dan dermaga.
Menurut WALHI, rencana ini berpotensi merusak keseimbangan ekosistem serta mempersempit ruang hidup masyarakat lokal.
WALHI Desak Pembatalan Proyek
Ahlul Fadli menilai kebijakan pemerintah dalam proyek ini justru berisiko merusak lingkungan dan mengorbankan masyarakat pesisir.
“Pulau sekecil ini tidak boleh dibebani industri berat yang berpotensi menghancurkan lingkungan hidup dan mata pencaharian masyarakat Bintan Pesisir,” tegasnya.
Ditempat terpisahak managemen pengelola PSN Pulau Poto, hingga berita ini diterbutkan belum memberi tanggapan. Upaya konfirmasi atas aksi warga yang mengaku nelayan di Bintan ini, masih terus diupayakan jurnalis Media ini.
Penulis:Roland/Redaksi
Editor :Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
