
PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, belum menahan 4 tersangka dugaan korupsi suap proyek pembangunan gedung belajar UMRAH yang didanai APBN 2019-2020.
Keempat tersangka penerima dan pemberi suap yang ditetapkan Jaksa tersangka ini, adalah Re (Riawan Effendi) selalu Ketua Pokja Pengadaan, sebagai penerima suap, kemudian Ds selaku Direktur PT.Michelindo bersama dua swasta lainnya Ac dan Gtr.
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang melalui Kepala seksi (Kasi) Intelijen Kejari Dedek Syumarta Suir, mengatakan, penetapan ke 4 tersangka dilakukan penyidik atas dua alat bukti, pemberian dan penerimaan suap (Gratifikasi) kepada Pejabat Negara untuk memenangkan tender proyek sarana Prasara Pembangunan gedung Belajar UMRAH 2019-2020.
Dalam kasus ini, Ketua Pokja Pelelangan Proyek Riawan Efendi (Re) diduga menerima suap Rp2,2 miliar dari pengusaha inisial Ds selaku Direktur PT.Michelindo melalui rekannya Ac dan Gtr.
Namun demikian, Dedek Syumarta Suir juga mengakui, ke 4 tersangka yang ditetapkan itu, hingga saat ini belum dilakukan penahanan.
Ia mengatakan, tim penyidik Kejaksaan saat ini masih melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pada sejumlah saksi dan tersangka.
Selain itu, Tim Penyidik Kejaksaan juga dikatakan, masih menunggu hasil Audit Kerugian Negara atas korupsi gratifikasi suap itu, dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan provinsi Kepri.
“Untuk saksi sudah banyak yang dipanggil, khususnya saksi fakta. Demikian juga dengan tersangka, juga sudah diperiksa. Dan saat ini tim masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari korupsi ini,” katanya pada Media ini Senin (20/11/2023).
Mengenai alasan ke 4 tersangka belum ditahan, Kejari Tanjungpinang mengatakan, keempat tersangka masih kooperatif dan pemeriksaan masih berlangsung.
“Ya belum ditahan dan dicekal, karena sejauh ini seluruh tersangka masih kooperatif,†jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pembangunan gedung ruang kelas belajar UMRAH Tanjungpinang ini, merupakan proyek Kementerian PUPR dari balai prasarana permukiman wilayah Kepri satuan kerja pelaksana permukiman Provinsi Kepri dengan alokasi dana APBN 2019-2020 Rp33,656,696,000,-.
Proyek Pembangunan Gedung UMRAH ini sendiri, merupakan program Kementerian PUPR dalam pembinaan dan pengembangan infrastruktur pada kegiatan rehabilitasi prasarana Infrastruktur Pendidikan Dasar dan menengah.
Dalam pembangunan, Proyek ini juga sempat mangkrak dan penuh tanda nya, karena di Palang proyek tertera, kegiatan proyek adalah untuk pengembangan infrastruktur pada kegiatan rehabilitasi prasarana Infrastruktur Pendidikan Dasar dan menengah namun pembangunannya dilakukan untuk gedung Universitas UMRAH.
Berita Sebelumnya :
- Terima Dana Pengembalian Rp2 M, Kejari Tanjungpinang Belum Tahan Tersangka Riawan Efendi
- Jaksa Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Suap Lelang Proyek Sarpras UMRAH 2019-2020
- Kasus Korupsi Gratifikasi Proyek UMRAH, Jaksa Terima Pengembalian Rp300 Juta dari Tersangka Amat Chandra
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com












