PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Paripurna ke-31 Masa Sidang ke-2 Tahun Anggaran 2024 di Ruang Balairung Wan Seri Beni, Pusat Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Senin (29/07/2024).
Rapat paripurna ini, dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, dengan agenda utama Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 oleh Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad.
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak juga memberikan kesempatan pada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, untuk menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2024.
Dalam pidatonya, Gubernur Kepri, H.Ansar Ahmad, menyampaikan capaian ekonomi makro daerah pada semester I tahun 2024.
Ia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan pertama 2024 tumbuh sebesar 5,01 persen (year on year), yang merupakan pertumbuhan tertinggi kedua di antara provinsi se-Sumatera.
Selain itu lanjutnya, angka kemiskinan pada Maret 2024 juga mengalami penurunan 4,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2023, dan saat ini jumlah penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau Maret 2024 mencapai 138,30 ribu orang (5,37 persen).
“Jumlah ini berkurang sebanyak 4,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2023,” ujar Ansar.
Terkait perubahan APBD 2024, H.Ansar Ahmad menyatakan bahwa proyeksi pendapatan Provinsi Kepulauan Riau di 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 213.955.592.156,00, dari yang semula ditargetkan sebesar Rp4.216.352.903.217,00 menjadi Rp4.430.308.495.373,00.
Selain itu, belanja daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp224.530.377.682,00 menjadi Rp 4.569.470.066.351,00, sementara pembiayaan daerah meningkat sebesar Rp 10.574.785.526,00 menjadi Rp 139.161.570.978,00.
Ansar berharap agar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat segera dibahas dan disetujui bersama.
“Kami berharap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini dapat segera dibahas untuk dapat disetujui bersama, sehingga penetapan Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan tepat waktu dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan optimal,” ujarnya.
Rapat paripurna DPRD Kepri ini juga dihadiri oleh Forkopimda dan masing-masing Kepala Perangkat/Wakil dari OPD Provinsi Kepulauan Riau.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
