Hari Lahir Pancasila 2026, Apakah Kebijakan Pemimpin Negara Sudah Berkeadilan Pancasila?

PRESMEDIA.ID– Hari Lahir Pancasila 2026 kembali diperingati pada 1 Juni. Upacara digelar, pidato dibacakan, baliho dipasang, dan ucapan selamat memenuhi media sosial.

Namun di tengah semarak peringatan itu, muncul satu pertanyaan sederhana di benak masyarakat: Apakah kebijakan para pemimpin di negeri ini sudah benar-benar mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila?

Sebab bagi rakyat, Pancasila tidak diukur dari banyaknya upacara atau panjangnya pidato. Pancasila diukur dari sejauh mana keadilan bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Tahun ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusung tema: “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Tema yang terdengar megah dan penuh harapan ini memberi pesan, bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjaga persatuan di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi terhadap perdamaian dunia.

Namun sebelum berbicara tentang perdamaian dunia, sebagian masyarakat mungkin masih bertanya tentang “Perdamaian” dengan persoalan sehari-hari yang mereka hadapi, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan hingga harga kebutuhan pokok.

Karena sesungguhnya, persatuan akan tumbuh lebih kuat ketika keadilan juga dirasakan secara merata.

Pancasila Jangan Berhenti di Mimbar Upacara

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi dalam pidato yang disebar ke seluruh Pimpinan daerah juga mengingatkan, bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan.

“Momen peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan wujud komitmen kita bersama bahwa Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ucapnya.

Pesan tersebut terdengar sederhana, tetapi justru menyentuh persoalan yang paling mendasar, karena tantangan terbesar Pancasila hari ini bukanlah kurangnya orang yang hafal lima sila, Namun yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana sila-sila itu hadir dalam kebijakan, keputusan, dan tindakan para pemegang kekuasaan.

Garuda Pancasila Bukan Sekadar Logo Tahunan

BPIP juga menetapkan Garuda Pancasila sebagai logo resmi Hari Lahir Pancasila 2026. Tentu tidak ada yang salah dengan itu. Garuda adalah simbol persatuan dan identitas bangsa.

Namun tantangan sebenarnya bukan terletak pada logo yang terpampang di baliho atau backdrop acara. Tantangannya adalah memastikan nilai yang terkandung di dalam Garuda tidak berhenti menjadi dekorasi tahunan yang muncul setiap Juni lalu menghilang hingga tahun berikutnya.

Karena simbol akan selalu terlihat indah, Namun yang lebih sulit adalah menjalankan maknanya.

Pancasila Disebut Jangkar Moral Bangsa, Tapi Sudahkah Menjadi Kompas Kebijakan?

BPIP juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan jangkar moral bangsa dalam menghadapi perkembangan teknologi, disrupsi informasi, hingga dinamika geopolitik global.

Pernyataan itu tentu benar, Namun, masyarakat mungkin memiliki pertanyaan lanjutan yang juga tidak kalah penting.

Jika Pancasila adalah jangkar moral bangsa, Apakah seluruh kebijakan publik hari ini sudah benar-benar berlayar menggunakan kompas yang sama?.Apakah kebijakan yang dibuat sudah cukup melindungi kelompok yang lemah?.

“Apakah pembangunan sudah menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh daerah? dan Apakah keputusan-keputusan strategis negara benar-benar lahir dari semangat kemanusiaan dan kepentingan rakyat banyak?”

Pertanyaan-pertanyaan ini, layak diajukan, karena justru itulah esensi demokrasi.

Generasi Muda Diminta Menghidupkan Pancasila

Pesan Hari Lahir Pancasila juga ditujukan kepada generasi muda agar menjadikan Pancasila sebagai living ideology atau ideologi yang hidup dalam tindakan sehari-hari.

Pesan ini sangatlah penting, Namun generasi muda tidak hanya belajar dari buku pelajaran atau seminar kebangsaan. Mereka juga belajar dari contoh yang ditampilkan para pemimpin.

Mereka melihat, bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana pejabat menggunakan kewenangannya, dan bagaimana negara memperlakukan rakyatnya. Karena teladan sering kali lebih kuat daripada seribu slogan.

Pesan Terpenting: Pemimpin Harus Menghadirkan Keadilan Sosial

Dari seluruh pesan yang disampaikan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, mungkin bagian yang paling relevan adalah seruan kepada para pemimpin dan pejabat negara.

BPIP mengingatkan, agar setiap kebijakan publik berorientasi pada keadilan sosial, melindungi seluruh lapisan masyarakat, dan memperkuat persatuan bangsa.

Kalimat itu terdengar normatif. Tetapi justru di situlah letak tantangannya.

Karena hampir semua kebijakan dibuat atas nama rakyat. Namun tidak semua kebijakan kemudian dirasakan manfaatnya secara adil oleh rakyat.

Jika Pancasila benar-benar menjadi dasar negara, maka sila kelima tidak boleh hanya menjadi tulisan yang dibaca saat upacara. Ia harus hadir dalam anggaran, regulasi, pelayanan publik, penegakan hukum, dan setiap keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Pancasila Akan Selalu Relevan, Jika Tidak Hanya Menjadi Kutipan Pidato

Pancasila tidak pernah kekurangan peringatan. Pancasila juga tidak pernah kekurangan seminar, slogan, baliho, maupun pidato.

Yang sering menjadi tantangan justru adalah konsistensi dalam menjalankan. Sebab pada akhirnya, keberhasilan Pancasila tidak diukur dari seberapa meriah perayaan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni, Melainkan, seberapa besar rakyat merasakan keadilan, persatuan, dan kemanusiaan dalam kehidupan nyata.

Karena, rakyat tidak membutuhkan Pancasila yang hanya terdengar indah di podium tetapi rakyat membutuhkan Pancasila yang hadir dalam kebijakan. Selamat Hari Pancasila..!.

Salam dari Meja Redaksi PRESMEDIA.ID.