PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menyoroti lemahnya ketahanan pangan Provinsi Kepri, yang berada di urutan 30 terendah Provinsi secara nasional.
Hal ini disebabkan, minimnya produksi pertaniaan di seluruh Provinsi Kepri dan seluruh kebutuhan bahan pangan Kepri, seperti beras, cabai hingga sayur-mayur dipasok dari Provinsi lain di Indonesia, bahkan sebagian diantaranya diimpor dari luar negeri.
“Akibatnya, persoalan ini, memicu ketidakstabilan harga bahan pokok di Kepri akibat stok pangan terbatas dan biaya logistic pengiriman tinggi dari daerah sentra pertanian, misalnya Pulau Jawa dan Sumatera,” ujarnya pada Paripurna DPRD Kepri Rabu (8/11/2023).
Atas hal itu, kata Wahyudin, pemerintah daerah perlu menyusun roadmap atau peta jalan dalam rangka mewujudkan program kemandirian pangan Kepri sebagai acuan dan konsep sehingga bisa dipakai sampai kapanpun dan siapapun kepala daerahnya.
“Sekarang kita dorong peta ketahanan dibuat untuk menciptakan ketahanan pangan di daerah†ujarnya.
Selanjutnya masih kata Wahyudin, Peta jalan (roadmap) ketahanan pangan Kepri itu, selanjutnya dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemprov Kepri.
“Dalam Ranperda ini, DPRD juga akan melakukan kajian terkait kebijakan apa saja yang bisa dijalankan Pemprov Kepri untuk menciptakan kemandirian pangan di daerah setempat,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Kepri ini, melanjutkan, dari peta jalan ketahanan pangan Kepri itu, selain mempersiapkan produksi pertanian, Pemerintah provinsi Kepri juga dapat membentuk BUMD pangan, tujuannya, untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjaga inflasi harga bahan pokok tetap stabil.
“Saya kira untuk jangka panjang BUMD pangan sangat penting, karena mereka bisa ikut andil menentukan harga pangan di pasaran, bukan cuma pengusaha saja seperti yang selama ini terjadi, “ ungkapnya.
Selain itu, adanya peta jalan ketahanan pangan Kepri ini lanjut Wahyu, akan mengurangi ketergantungan Kepri pada impor bahan pangan dari daerah lain maupun luar negeri.
“Maka dari itu Pemerintah Pemprov Kepri melalui Dinas Ketahanan Pangan, harus memetakan daerah-daerah potensial penghasil bahan pangan untuk memenuhi permintaan lokal, seperti di Kabupaten Natuna dan Anambas,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga didasarkan berkolaborasi dengan para pengusaha atau pemilik lahan tidur di Kepri, agar lahannya bisa dikembangkan menjadi sentra pertanian.
“Tak perlu muluk-muluk, minimal produksi pertanian kita bisa memenuhi 30 persen untuk kebutuhan lokal, jangan terlalu bergantung pada impor saja,†ucap Wahyudin.
Sementara, Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, menyampaikan pihaknya telah membuat peta jalan pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan Kepri (talenta pangan Kepri). Menurut program itu akan masuk ke dalam RPJMD dan RPJPD Pemprov Kepri.
“Peta jalan ini menjadi bagian terpenting dalam membangun pertanian di Kepri,†anjar Adi.
Sebagaimana diketahui, kondisi geografis Kepri yang luas daratannya hanya 4 persen dan 96 persen laut, sangat memerlukan konsep dan pemikiran yang terarah dalam mempersiapkan ketahanan pangan daerah.
Dengan kesepaham ini, pemerintah provinsi dan daerah akan dapat bersinergi dalam membangun ketahanan pangan di Provinsi Kepri .
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
Komentar