PRESMEDIA.ID– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali melakukan penyesuaian APBD 2026 untuk menyelesaikan utang tunda bayar kegiatan APBD 2025 yang mencapai Rp104 miliar.
Langkah tersebut dilakukan memasuki akhir semester pertama tahun anggaran 2026, dalam upaya menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan kewajiban pembayaran pemerintah dapat diselesaikan.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, saat ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tengah merampungkan dua Peraturan Gubernur (Pergub), yakni Pergub penyesuaian APBD 2026 dan Pergub terkait tunda bayar kegiatan APBD 2025.
“Saat ini masih dirampungkan Peraturan Gubernur penyesuaian APBD dan tunda bayar. Karena kemarin masih ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah selesai,” kata Ansar, Rabu (13/5/2026).
Ansar juga menjelaskan, meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal dan kewajiban pembayaran tunda bayar, sejumlah proyek pembangunan fisik akan tetap berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, sebagian proyek saat ini masih berada pada tahap manajemen konstruksi dan proses lelang.
Ia menegaskan, seluruh proyek pembangunan harus melalui proses ekspos dan pembahasan bersama agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Dua proyek terbesar itu multiyears. Yang lain-lain baru selesai lelang dan segera berjalan. Kita kerja semaksimal mungkin,” ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kepri, Luki Zaiman Prawira menyebut, kondisi serapan anggaran daerah masih dalam kategori terkendali.
Namun di tengah kondisi fiskal saat ini, Pemprov Kepri tetap memprioritaskan penyelesaian utang tunda bayar kegiatan APBD 2025 sebesar Rp104 miliar.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas keuangan daerah sekaligus memastikan keberlanjutan program pembangunan di Kepri.
Realisasi Belanja APBD Kepri Baru Capai 21.19 persen
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, menjelang akhir Semester peratama APBD 2026, realisasi Pendapatan Provinsi Kepri baru mencapai Rp1.00 Triliun atau 30.44 Persen, dari Rp3.31 Triliun lebih APBD Kepri.
Sedangkan Realisasi belanja APBD 2026 Kepri baru mencapai Rp750,9 miliar atau sekitar 21.19 persen.
Jumlah terbesar realisasi belanja APBD 2026 Kepri , adalah Belanja Pegawai Rp485,52 miliar. Sementara realiasi belanja barang dan jasa hanya Rp81,62 Miliar dan belanja Modal Rp4,31 Miliar.
Penulis:Roland
Editor :Redaktur
