PRESMEDIA.ID– Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang memberikan peringatan hukum atau anmaning kepada Hai Seng dan pihak terkait, Hendy Bkry Agustino, untuk melaksanakan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) dalam perkara wanprestasi yang dimenangkan PT.Busana Insan Sejahtera (BIS) Tanjungpinang.
Dalam putusan tersebut, Hai Seng dihukum membayar kewajiban kepada PT.BIS sebesar Rp10,824 miliar. Nilai itu terdiri dari sisa pembayaran jual beli sebesar Rp9.324.035.000 dan uang penggantian kerugian sebesar Rp1,5 miliar.
Peringatan itu disampaikan Hakim Tunggal PN Tanjungpinang, Ali Sobrin, dalam sidang permohonan eksekusi putusan PK Mahkamah Agung Nomor 503/PK/Pdt/2026 yang diajukan PT.BIS sebagai Pemohon/Penggugat melawan Hai Seng sebagai Termohon/Tergugat dan Hendy Bkry Agustino sebagai Turut Tergugat, di PN Tanjungpinang Selasa, (10/11/2026).
Hakim Beri Waktu 8 Hari untuk Melaksanakan Putusan PK MA
Dalam persidangan, Ali Sobrin menyatakan, bahwa berdasarkan amar putusan PK Mahkamah Agung, khususnya poin 4, Hai Seng diperintahkan membayar sejumlah uang kepada PT.BIS secara tunai dan sekaligus.
Adapun kewajiban pembayaran tersebut meliputi:
- Sisa kekurangan pembayaran jual beli sebesar Rp9.324.035.000,-.
- Uang penggantian kerugian atas barang-barang milik PT.BIS yang berada di dalam pabrik dan tidak dapat diambil maupun dijual sebesar Rp1.500.000.000,-.
Ali Sobrin juga menegaskan, putusan Mahkamah Agung tersebut wajib dilaksanakan oleh pihak yang dihukum. Karena itu, permohonan anmaning diajukan sebagai tahapan sebelum pelaksanaan eksekusi.
“Putusan ini wajib hukumnya. Termohon wajib untuk menaati putusan sebagaimana amar putusan. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan anmaning (teguran) kepada Termohon sebelum melakukan eksekusi,” kata Ali Sobrin dalam persidangan di PN Tanjungpinang.
Ia juga menegaskan bahwa dalam persidangan permohonan eksekusi tersebut, majelis hakim tidak lagi memeriksa atau menilai materi pokok perkara. Hal itu karena substansi sengketa telah diputus melalui putusan PK Mahkamah Agung.
Ali menyebutkan, apabila dalam waktu delapan hari sejak peringatan tersebut pihak Termohon tidak melaksanakan kewajibannya, Pemohon dapat mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap harta benda milik Termohon ke PN Tanjungpinang.
“Apabila dalam waktu delapan hari anmaning ini tidak dilaksanakan, maka Pemohon akan mengajukan permohonan sita eksekusi terkait harta benda milik Termohon ke PN Tanjungpinang,” tegasnya.
Kuasa Hukum Hai Seng Keberatan Laksanakan Eksekusi Sukarela
Menanggapi peringatan tersebut, kuasa hukum Hai Seng dan Hendy Bkry Agustino, Johan Munthe SH menyatakan, menghormati proses permohonan eksekusi yang diajukan PT BIS.
Namun,pihaknya menyatakan keberatan dan menolak melaksanakan putusan PK Mahkamah Agung secara sukarela.
Johan beralasan, putusan PK dalam perkara wanprestasi tersebut dinilai membingungkan, khususnya terkait objek sengketa dalam Akta Nomor 15 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan dinyatakan sah serta mengikat.
“Atas hal itu, kami menolak dan keberatan melaksanakan eksekusi secara sukarela dengan pertimbangan putusan PK ini sangat membingungkan,” ujarnya.
Putusan PK Mahkamah Agung Nyatakan Hai Seng Wanprestasi
Sebelumnya, Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 503/PK/Pdt/2026 dalam perkara antara PT BIS melawan Hai Seng dan Hendy Bkry Agustino telah menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.
Dalam pokok perkara, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan PT BIS untuk sebagian.
Majelis hakim juga menyatakan, Surat Perjanjian tertanggal 6 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, Hendy Bkry Agustino, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tanjungpinang, sah dan mengikat secara hukum.
Mahkamah Agung juga menyatakan Hai Seng telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.
Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:
- Sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp9.324.035.000.
- Uang penggantian kerugian atas barang-barang milik Penggugat yang berada di dalam pabrik dan tidak dapat diambil maupun dijual sebesar Rp1.500.000.000.
Selain itu, Mahkamah Agung menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
Termohon Peninjauan Kembali juga dihukum membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan, dengan biaya pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2 juta.
Sengketa Berawal dari Jual Beli Tanah dan Bangunan Pabrik
Di luar persidangan, perwakilan manajemen PT.BIS Tanjungpinang, Felix, mengatakan, sengketa ini bermula dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan Pabik Busana di Jalan Rawasari Km V Tanjungpinang antara PT.BIS sebagai penjual dan Hai Seng sebagai pembeli.
Perjanjian jual beli dibuat dan disepakati di hadapan Hendy Bkry Agustino selaku Notaris dan PPAT di Kota Tanjungpinang. Namun, dalam pelaksanaannya, kewajiban pembayaran yang telah disepakati tidak dipenuhi sepenuhnya oleh pihak pembeli.
Felix mengatakan, Hai Seng mengklaim telah melunasi pembayaran, tetapi menurut PT BIS, masih terdapat kekurangan pembayaran sebagaimana yang kemudian ditegaskan dalam putusan PK Mahkamah Agung.
“Termohon mengaku sudah lunas, padahal terbukti belum. Pabrik dikuasai, tetapi kewajiban pembayaran tidak dipenuhi,” ujar Felix.
Dalam proses permohonan eksekusi ini, lanjut Felix, PT BIS memberikan dua pilihan kepada Hai Seng, yakni melunasi sisa kewajiban pembayaran atau menghadapi proses penyitaan aset sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan.
Felix juga mengungkapkan, berlarut-larutnya persoalan pembayaran tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT BIS. Selain persoalan pembayaran, kondisi fisik pabrik yang sebelumnya menjadi objek transaksi juga disebut telah mengalami perubahan drastis selama dalam penguasaan pihak pembeli.
Menurutnya, sejumlah fasilitas di dalam pabrik, mulai dari mesin operasional, pakaian, peralatan elektronik kantor hingga perlengkapan gudang, dilaporkan hilang dan mengalami kerusakan.
“Berbagai fasilitas di dalam pabrik, mulai dari mesin operasional, pakaian, peralatan elektronik kantor hingga perlengkapan gudang, saat ini hilang dan rusak,” ungkapnya.
Penulis: Roland
Editor : Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
