PRESMEDIA.ID – Indonesia menilai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin mendesak dilakukan untuk menjawab dinamika dunia yang terus berubah.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan, reformasi diperlukan untuk membangun sistem multilateral yang lebih representatif, tangguh, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat global.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono saat membacakan Pernyataan Nasional Indonesia dalam sesi debat umum Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Sabtu (26/9/2026) waktu setempat.
Sidang ke-81 Majelis Umum PBB berlangsung sepanjang 2026–2027, dengan debat umum dijadwalkan pada 22–26 September dan 28 September 2026.
Indonesia Tetap Percaya pada Peran PBB
Sugiono menegaskan, PBB tetap memiliki peran penting sebagai institusi yang menyatukan negara-negara di tengah berbagai perbedaan kepentingan.
Menurut dia, PBB menyediakan ruang bagi negara-negara untuk mencari jalan tengah atas berbagai perbedaan tanpa harus menempuh kekerasan dan konflik.
Organisasi tersebut juga menjadi wadah untuk membangun aturan bersama dalam menghadapi persoalan global yang semakin kompleks.
Namun, kepercayaan terhadap PBB, kata Sugiono, harus diikuti dengan keberanian untuk melakukan perubahan.
“Indonesia senantiasa percaya pada PBB. Akan tetapi, kepercayaan pada PBB juga berarti percaya bahwa PBB harus berevolusi seiring dengan dunia yang dilayaninya,” ujar Sugiono melalui keterangan resmi kepada wartawan.
Reformasi PBB Dinilai Semakin Mendesak
Sugiono mengatakan, berbagai kekurangan dalam sistem multilateral tidak seharusnya menjadi alasan bagi negara-negara untuk meninggalkannya.
Sebaliknya, Indonesia mendorong agar sistem tersebut diperkuat dan disesuaikan dengan tantangan dunia saat ini.
“Reformasi PBB memang tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Namun, besarnya krisis global dan kondisi kemanusiaan yang dihadapi saat ini menuntut dunia untuk segera mengambil langkah nyata,” ujarnya.
Pandangan mengenai perlunya pembenahan PBB juga menjadi bagian dari agenda Sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Tema sidang tahun ini adalah “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All” atau memulihkan kepercayaan dan mengelola transformasi menuju PBB yang mampu memberikan hasil bagi semua.
Lebih lanjut, Menlu RI menekankan bahwa pembenahan sistem multilateral tidak cukup hanya dilakukan di tubuh PBB. Menurutnya, reformasi juga perlu menyentuh arsitektur keuangan internasional.
Penataan ulang sistem keuangan global dinilai penting agar mampu merespons kebutuhan negara-negara berkembang sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi negara-negara tersebut dalam menentukan prioritas pembangunan.
Langkah tersebut juga dinilai penting untuk memperkuat ketahanan nasional negara berkembang di tengah perubahan ekonomi dan geopolitik global.
Bagi Indonesia, penguatan sistem multilateral bukan berarti meninggalkan institusi yang ada, tetapi memastikan lembaga-lembaga internasional mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat dunia.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
