Paripurna LKPJ APBD 2025, Fraksi DPRD Kepri Soroti Target PAD Tak Tercapai dan Rendahnya Serapan Anggaran

PRESMEDIA.ID– Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta rendahnya serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kepri dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (30/6/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, didampingi Wakil Ketua III Bakhtiar, serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, jajaran kepala perangkat daerah, staf ahli, asisten, dan anggota DPRD Kepri.

Fraksi Gerindra Soroti PAD, Serapan Anggaran dan SiLPA

Pandangan Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Andi S. Mukhtar menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga dari sejauh mana APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gerindra meminta penjelasan mengenai belum tercapainya target pendapatan daerah, rendahnya serapan anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan, peningkatan transparansi kinerja OPD, serta percepatan penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Golkar Dorong Optimalisasi PAD dan Penguatan BUMD

Fraksi Partai Golkar melalui Asmin Patros mengapresiasi penyampaian Ranperda yang dilakukan tepat waktu serta keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepri mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut.

Golkar juga mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengembangan sektor maritim dan pariwisata.

Selain itu, Golkar meminta agar SiLPA sebesar Rp19,12 miliar dapat dimanfaatkan lebih optimal melalui perencanaan yang lebih matang dan pengelolaan aset daerah secara produktif.

NasDem Pertanyakan PAD, Belanja Modal dan Nilai Aset

Fraksi NasDem melalui Muhammad Musofa menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut dengan tiga catatan utama.

Ketiga catatan tersebut meliputi belum tercapainya target PAD di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, rendahnya proporsi belanja modal yang baru mencapai 6,24 persen dari total belanja, serta perlunya penjelasan mengenai penurunan nilai aset Pemerintah Provinsi Kepri dibandingkan tahun sebelumnya.

PKS Soroti Efektivitas Belanja dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Fraksi PKS melalui Wahyu Wahyudin menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran, optimalisasi PAD, efektivitas belanja modal, evaluasi belanja bantuan sosial dan subsidi, serta percepatan tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK.

PDIP Ingatkan Risiko Tunda Bayar

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Sahat Sianturi mengapresiasi capaian opini WTP ke-16 secara berturut-turut.

Namun demikian, fraksi tersebut meminta pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian pembayaran tepat waktu agar tidak terjadi akumulasi tunda bayar yang dapat membebani kondisi fiskal daerah.

Demokrat Nurani Indonesia Minta Evaluasi Target Anggaran

Fraksi Demokrat Nurani Indonesia melalui Harlianto meminta Pemerintah Provinsi Kepri mengevaluasi target pendapatan dan belanja agar lebih realistis.

Selain itu, fraksi tersebut mendorong peningkatan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan nelayan, pembenahan tata kelola BUMD, percepatan operasional PT Energi Kepri, serta peningkatan realisasi belanja modal agar manfaat pembangunan lebih dirasakan masyarakat.

Sementara itu, pandangan Fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa disampaikan secara tertulis kepada pimpinan rapat.

Secara umum, seluruh fraksi memberikan berbagai masukan sebagai bahan penyempurnaan pengelolaan APBD agar semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemprov Kepri Jadikan Masukan DPRD Sebagai Bahan Evaluasi

Menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang diberikan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh pandangan umum, masukan, dan saran yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD,” ujar Misni.

Ia menegaskan seluruh catatan yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menghasilkan kebijakan pengelolaan keuangan yang semakin transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kepulauan Riau.

Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi