
PRESMEDIA,ID,Tanjungpinang-Kendati memiliki DIPA anggaran untuk penyidikan dan penuntutan setiap tahun dari APBN. Namun ternyata, hingga semester pertama APBN 2020, produk penuntutan pekara korupsi Kejaksaan di Kepri, masih nihil alias belum ada di PN Tipikor Tanjungpingpinang.
Sementara sejumlah perkara yang sebelumnya dituntut dan disidangkan Kejaksaan di PN Tipikor Tanjungpinang, merupakan kasus korupsi lama yang penuntutanya masuk pada DIPA anggaran APBN 2019.
Kepala Pengadilan negeri dan pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Admiral SH, melalui Humas PN Tanjungpinang Eduard MP Sihaloho SH mengatakan, hingga saat ini,� PN Tipikor belum ada menerima berkas perkara baru tahun 2020 yang masuk dan dilimpahkan kejaksaan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.
Untuk berkas perkara baru kasus korupsi di 2020 sampai saat ini belum ada. Dan berdasarkan data registrasi perkara Tipikor, Perkara korupsi terkahir yang disidangkan Pengadilan adalah korupsi pembangunan Monumen Bahasa di Penyengat dari Kejati Kepri, dan kasus SPPD Fiktif dario Kejaksaan Natuna, dan saat ini semuanya telas putus,”ujarnya, Rabu (3/6/2020).
Untuk berkas korupsi pengadaan alat laboratorium Dinas pendidikan dan IUP-OP Tambang dari Kejaksaan Tinggi Kepri, Eduard juga mengatakan, PN Tipikor belum menerimanya.
“Sampai saat ini belum ada berkas pekara korupsi yang baru yang masuk. Coba ditanyakan ke Kejaksaanya saja,”terangnya.
Sebelumnya,Kejaksan Tinggi Kepri Sudarwidadi mengatakan, dari 16 berkas perkara Tindak Pidana Korupsi yang saat ini di tangani, Ditargetkan awal Juni 2020 ini akan segera dilimphakan ke PN Tipikor Tanjungpinang untuk disidangkan.
Sejumlah berkas perkara korupsi itu, adalah dugaan korupsi Pengadaan barang di dinas pendidikan Kepri dengan 4 tersangka, dan dugaan korupsi pengeluaran Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (IUP-OP) bauksit tanpa prosedur dengan 12 tersangka.
�Kami targetkan, untuk berkas perkara korupsi di Didinas pendidikan dan IUP-OP Bauksit Juni 2020 sudah harus dapat dilimpahkan ke PN,”ujarnya saat itu.
Kepada wartawan, Sudarwidadi dan jajaranya juga mengakui, adanya keterlambatan pelimpahan berkas perkara sejumlah tersangka korupsi yang disidiknya itu, akibat terkendala dengan wabah Pandemi COVID-19.
“Memang kami akui dari target pelimpahan pertengahan bulan ini (Mei-red), terpaksa kembali molor akibat terkendala dengan wabah Pandemi COVID-19 ini,�ujarnya.
Pelimpahan 16 Bekas Perkara Korupsi di Kejati Molor
Ditepat terpisah Kepala seksi hukum dan Penerangan (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Kepri Ali Rahim SH mengatakan, Pelimbahan sejumlah berkas perkara korupsi sebagai mana yang dijanjikan Kepala Kejaksaan Tingggi Kepri akan dilimpah Juni 2020 kemabali molor.
Selain penyidikan belum siap, Ali Rahim mengayakan, keterangan yang diperoleh dari penyidik Pidana Khusus (Pidus) Kejaksaan Tinggi Kepri, masih terus dilakukan.
Untuk kasus korupsi Disdik belum dilimpahkan, masih seperti dulu dalam proses pemberkasan,”ujar Ali Rahim pada PRESMEDIA.ID Rabu (3/5/2020).
Sedangkan untuk Pekrara Korupsi IUP-OP Ali Rahim melanjutkan, juga masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi.
“Iyah begitu-lah, belum dapat dilimpahkan karena masih ada pemeriksaan tambahan,”ujarnya.
Sekedar mengingatakan, sebelumnya, kejaksaan Tinggi Kepri sebelumnya telah menetapkan 16 tersangka Korupsi dari 2 kasus Penyidikan. ke 16 tersangka itu, 4 dalam kasu pengadaan barang alat Laboratorium dinas Pendidikan Kepri tahun 2018, dan 12 tersangka lainya dalam dugaan korupsi pengeluaran, pemanfaatan IUP-OP Bauksit, serta penjulan material baoksit di Bintan Provinsi Kepri.
Ke 12 tersangka Korupsi IUP-OP tambang bauksit itu adalah adalah Am selaku mantan Kepala Dinas Pertambang dan ESDM Kepri dan At selaku mantan kepala DPMPTSP Kepri.
Sedangkan 10 pimpinan perseroan (Direktur) dan Perseroan komanditer (Komisaris) persuahaan penerima IUP-OP yang tidak bergerak dibidang pertambangan itu antara lain:
1.Tersangka BSK jabatan Pesero (komisasir) komanditer CV.BSK
2.Tersangka WBY jabatan direktur CV.BSK
3.Tersangka HEM jabatan Ketua Koperasi HKTR
4.Tersangka S selaku Wakil Ketua Koperasi HKTR
5.Tersangka J jabatan Perseoran Komanditer CV SKM;
6.Terangka MAA jabatan Kepala Cabang PT TMBS
7.Tersangka MA jabatan Direktur PT CTAL
8.Tersangka ER jabatan Direktur CV GMS
9.Tersasngka J jabatan Mitra BUMDES MJ
10.Tersagka AR jabatan Direktur CV GSM
Ke 12 tersangka korupsi IUP-OP baokust di Bintan Provinsi Kepri ini, dijerat dengan pasal 2 jo pasal 18 jo pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Koripsi, jo pasal 55 KUHP.
Penulis:Redaksi��
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com












