PRESMEDIA.ID– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama jajaran direksi dan komisaris masing-masing perusahaan daerah.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan langkah evaluasi ini penting untuk memastikan keberadaan BUMD mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah serta tidak menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Nyanyang, pemerintah ingin mengetahui sejauh mana kemampuan direksi dalam mengembangkan usaha yang telah mendapatkan dukungan penyertaan modal dari pemerintah daerah.
Selain itu, Pemprov Kepri juga akan mengukur kontribusi nyata masing-masing BUMD terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Supaya tidak membebani APBD, hal ini akan kita rapatkan bersama direksi, komisaris, dan seluruh unsur terkait dalam organisasi,” kata Nyanyang, Senin (8/6/2026).
Adapun empat BUMD milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang akan menjadi fokus evaluasi meliputi:
- PT Pembangunan Kepri
- PT Pelabuhan Kepri
- BUMD Energi Kepri
- Perumda Tirta Kepri
Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan daerah sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Nyanyang menegaskan, keberadaan BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan memberikan pemasukan bagi kas daerah.
“Kita ingin BUMD ini menghasilkan PAD untuk Kepri,” tegasnya.
Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, Pemprov Kepri berharap seluruh BUMD dapat menjalankan bisnis secara profesional, sehat, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah.
Penulis: Roland
Editor : Redaktur
