PRESMEDIA.ID, Bintan – Pemerintah provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan pelaku usaha pariwisata di Bintan, meminta pemerintah pusat melalui menteri Perhubungan, mengaktifkan kembali status Internasional Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang.
Pengaktifan penerbangan Internasional bandara RHF itu, dikatakan untuk menunjang kedatangan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Bintan.
Pemerintah dan pengusaha pariwisata ini menyatakan, peluang mendatangkan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pulau Bintan akan dapat ditingkatkan dengan aktifnya status internasional bandara tersebut.
Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi antara gubernur Pemprov Kepri, Manajemen Bintan Resort Cakrawala (BRC) dan unsur CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, and Port Authorities) di Nirwana Gardens, Lagoi, Sabtu (16/09/2023).
Chief Operating Officer BRC Abdul Wahab mengatakan, target kunjungan wisman ke Lagoi Bintan dalam tahun ini, sangat sulit dicapai apabila pintu masuk wisman hanya melalui satu pintu yaitu pelabuhan internasional.
Hingga Agustus 2023 sebutanya, kunjungan wisman ke Pulau Bintan baru mencapai 343.848 orang. Angka ini, dikatakan Wahab jauh lebih kecil dari kunjungan wisman di tahun 2019 yang mencapai 1.272.508 orang.
Dan BRC selaku pengelola kawasan wisata Lagoi, terus mengupayakan penandatangan wisman dari luar negeri melalui penerbangan khusus atau charter flight dari luar ke Pulau Bintan.
Namun karena status bandara internasional untuk bandara RHF telah dicabut pemerintah, penerbangan khusus atau charter flight wisman dari luar ke Pulau Bintan itu tidak dapat dilakukan.
“Kami berharap pemerintah membuka kembali penerbangan internasional ke bandara RHF, terlebih di akhir tahun nanti akan ada musim monsun yang membuat kapal sulit masuk ke Bintan, jadi jalur penerbangan adalah yang paling ringkas,” kata Abdul Wahab.
Chief Operating Officer BRC ini juga menyebut, dari marketing wisata yang dilakukan, Wisaman dari beberapa negara juga menyatakan ketertarikan untuk datang ke Bintan dengan charter flight dari Vietnam, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Hongkong, dan Filipina ke Bintan.
“Terlebih saat ini, BRC juga sudah membuka kantor representatif di Korea Selatan sehingga kemungkinan chartered flight dari Korsel terbuka lebar,” ujarnya.
Di kawasan Lagoi Bintan kata Abdul Wahab, juga tengah dilakukan pembangunan sejumlah hotel dan resort untuk menambah jumlah kamar. Beberapa hotel baru yang akan segera hadir adalah Movenpick Hotel, Four Points by Sheraton, Holiday Inn dan Indigo Hotel.
Ia menyebut, kehadiran hotel-hotel baru ini harus diimbangi dengan jumlah wisman yang berwisata ke Lagoi Bintan.
Selain itu, lanjut Abdul Wahab, salah satu penyebab masih lesunya kunjungan wisman ke Bintan adalah pemberlakuan Visa On Arrival (VOA) yang masih memberatkan wisman. Pemberlakuan VOA sebesar Rp500 ribu/pax untuk 30 hari tersebut tidak sesuai dengan tipikal wisman ke Lagoi Bintan yang hanya berkunjung selama 3-4 hari.
“Sebenarnya yang sesuai untuk wisman yang datang ke Lagoi ini short term visa untuk jangka pendek saja, dan biayanya tidak perlu sampai sebesar itu, VOA itu yang masih menjadi pertimbangan turis datang kesini,” katanya.
Menanggapi keluhan pengusaha kawasan wisata itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, menyambut baik upaya yang dilakukan BRC, untuk mendatangkan Wisman ke pulau Bintan tersebut.
Ansar Ahmad juga mengatakan, sangat menyayangkan pencabutan status bandara internasional untuk bandara RHF. Dan atas pencabutan itu, Ansar mengaku telah menemui Menteri Perhubungan RI, dan meminta untuk mempertimbangkan kembali pengembalian status bandara internasional Raja Haji Fisabilillah.
Kita akan segera menemui lagi Menhub untuk meminta agar penerbangan internasional bisa lagi di RHF, yang paling penting BRC harus memastikan jadwal charter flightnya,” kata Gubernur Ansar.
Penerbangan internasional ke bandara RHF lanjutnya, akan kembali bisa dilakukan, jika menilik Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2023.
Dalam pasal 41 disebutkan untuk kepentingan tertentu, Bandar Udara Domestik  dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri setelah mendapatkan penetapan oleh Menteri. Kepentingan tertentu tersebut diantaranya menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, seperti industri pariwisata dan perdagangan.
Lalu terkait dengan persoalan VOA, Gubernur Ansar mengaku, Pemerintah Provinsi Kepri telah mengajukan ke pemerintah pusat untuk keringanan VOA khusus daerah wisata di Kepri. Saat ini lanjutnya, pembahasan tersebut tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan.
“Untuk meningkatkan daya saing wisata di Kepri memang harus diberikan banyak diskresi supaya wisman tertarik datang. Saya membandingkan dengan tempat wisata di negara lain seperti Phuket di Thailand yang begitu mudah menarik wisatawan karena ringannya peraturan visa di tempat tersebut,” katanya.
Oleh karena itu lanjut Ansar, masalah penerbangan internasional dan visa on arrival ini, akan menjadi perhatian utama pemerintah hingga dapat dimanfaatkan dengan baik.
Dalam rapat tersebut juga, unsur CIQP (customs, immigration, quarantine, and port authorities) yaitu Beacukai, Imigrasi, Angkasa Pura, dan Kantor Karantina Kesehatan juga menyatakan dukungan untuk dibukanya kembali penerbangan internasional di bandara RHF Tanjungpinang itu.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
Komentar