PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepri menyatakan telah melakukan segala upaya “All Out” dalam penanganan Pandemi Covid-19 di 7 kabupaten dan kota di Provinsi Kepri. Pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di Daerah, telah menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Pemprov Kepri dalam berupaya mensukseskan setiap program pemerintah pusat di daerah, terutama dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19.
Juru bicara (Jubir) Tim Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kepulauan Riau Tjetjep Yudiana, mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri bersama Pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, Forkopimda serta organisasi kemasyarakatan, sejak awal sudah membangun komitmen dan ingin membentuk hard imun secara collective di Kepri. Karena sebagaimana yang dikatakan Gubernur Kepri bahwa hanya dengan membentuk imunitas collective lah upaya pemulihan ekonomi di Kepri baru bisa dimulai.
“Kita sudah dan terus melakukan upaya bersama TNI, Polri, Forkopimda serta Pemerintah kabupaten dan kota kita untuk menekan perkembangan COVID-19 di Kepri,” kata Tjetjep Kamis (5/8/2021).
Sejumlah upaya yang dilakukan lanjut Tjetjep, melanjutkan program pemerintah pusat dalam menekan penyebaran COVID-19 di Kepri diawali dengan program vaksinasi. Mula-mula dengan menyuntik vaksin kepada para tenaga kesehatan dan dokter, karena tenaga kesehatan dan dokter adalah profesi yang paling rentan tertular COVID-19 mengingat hari-hari bersentuhan langsung dengan pasien.
Setelah vaksinasi untuk nakes dan dokter, dilanjutkan lagi vaksinasi untuk TNI dan Polri, kemudian kepada para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai dilingkungan FKPD dan kemudian masyarakat umum.
Masih soal program vaksinasi, guna menggesa agar bisa segera dibuka kembali objek-objek wisata yang berada di Batam dan Bintan, Gubernur juga meminta ke Pemerintah pusat, agar mengirim tambahan vaksin untuk para petugas pariwisata yang ada di Batam dan Bintan.
“Program vaksin di Kepri berjalan sesuai rencana. Semua elemen masyarakat sudah kita berikan vaksin. Dan terbukti program vaksinasi Kepri terbaik ke-3 setelah Bali dan DKI Jakarta,” terang Tjetjep yang juga mantan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri ini.
Program Vaksinasi, lanjut Tjetjep kembali dilakukan kepada ibu hamil dan ibu menyusui serta para remaja dengan batas usia 12-17 tahun yang penanganannya dilakukan Gubernur di Kabupaten Natuna.
“Hari ini kita melanjutkan pemberian vaksin kepada para pra lansia yang saat ini dipusatkan di kantor Kejaksaan Tinggi Kepri di Senggarang,” ujar Tjetjep, Kamis (5/8/2021).
Gubernur Kepri H.Ansar Ahmad kemudian memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi sekaligus rasa terimakasih kepada Pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, Forkopimda serta unsur masyarakat lainnya yang sudah dengan sungguh-sungguh, bertungkus lumus mensukseskan program vaksinasi di Kepri.
“Penghargaan yang diberikan Gubernur ini hanya untuk pemerintah Kabupaten dan kota yang program vaksinasinya sudah terealisasi diatas 50 persen per 30 Juli lalu,” ujar Tjetjep lagi.
Tjetjep juga menegaskan, meskipun saat ini sudah banyak masyarakat yang di vaksin, dia menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.
Untuk prokes sendiri, Pemprov Kepri tak henti-henti bersosialisasi tentang prokes ketat melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, pamflet, baliho, videotron hingga sosialisasi dalam berbagai kesempatan tatap muka.
Selanjutnya, PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan bahkan berlangsung hingga hari ini, Kamis (5/8). Program PPKM ini, juga merupakan instruksi menteri dalam negeri mengingat sempat terjadi peningkatan kasus COVID-19 di daerah pulau Jawa dan Bali. Dan kemudian peningkatan kasus meluas di luar Jawa dan Bali, termasuk di Kepulauan Riau.
Pemberlakuan PPKM di Kepri, diterapkan di Batam dan Tanjungpinang. Diawali dengan PPKM Darurat yang berlangsung 12-20 Juli. Kemudian diperpanjang lagi dengan status berubah menjadi PPKM Level 4 yang berlangsung 20 Juli-02 Agustus. Dan masih dengan status PPKM Level 4 diperpanjang lagi dari 2-9 Agustus.
“Sesuai arahan Pemerintah Pusat, kita all out. Semua cara kita lakukan demi menekan angka penyebaran COVID-19 di Kepri. Jika tidak begini pemerintah akan sulit mengerjakan program kerja lainnya,” ujar Tjetjep lagi.
Diakui Tjetjep banyak sekali masyarakat yang mendesak agar PPKM dihentikan saja. Namun, bagaimanapun juga Gubernur dan Walikota/Bupati sudah tentu wajib mensinergikan kebijakan yang telah diatur Pemerintah Pusat berdasarkan Inmendagri nomor 27/2021 tersebut dengan menetapkan parameter yaitu, jumlah kasus baru, kasus yang dirawat dan kematian kasus.
Dalam dua kali perpanjangan PPKM, lanjut Tjetjep, baik di Batam maupun di Tanjung Pinang secara nyata telah dapat menekan masing-masing sekitar 50 persen. Misalkan di Tanjungpinang sebelum PPKM rata-rata harian jumlah kasus baru mencapai sekitar 1000 kasus/minggu, setelah PPKM menjadi sekitar hanya 500 kasus.
“Namun perlu digaris bawahi bahwa penurunan kasus tersebut belum cukup untuk kita keluar dari level 4, yang mengisyaratkan rata-rata kasus perminggu di Tanjungpinang tidak boleh melebihi 300 kasus,” terangnya.
Pada intinya, kata Tjetjep lagi, perlu dukungan semua pihak untuk dapat segera keluar dari level 4 ini. Dan untuk itulah Satgas COVID-19 yang sudah banyak dibentuk hingga tingkat RT perlu didorong agar sosialisasi informasi 3 M dapat dilakukan secara masif dan penelusuran kontak erat dengan kasus baru dapat terlacak untuk kemudian dilakukan test, setiap kasus baru dapat di karantina, sehingga paparan covid19 dapat terkendali.
Selama PPKM berlangsung, Pemprov Kepri bekerjasama dengan Perum Bulog juga memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang terdampak.
Selain dengan Bulog, Pemprov Kepri juga telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sosial serta Pemerintah Kabupaten dan Kota yang juga ditugaskan menangani bantuan kebutuhan hidup dasar masyarakat terdampak langsung dalam masa PPKM Darurat hingga PPKM Level 4.
Beberapa program stimulan juga dilakukan Pemprov Kepri untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan, diantaranya menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berikan per triwulan secara tepat waktu serta program lain seperti merangkul pihak Bank agar mempermudah akses transaksi pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Semua bentuk ikhtiar, saya rasa sudah dilakukan oleh Gubernur bersama jajarannya. Kita tinggal menunggu hasilnya. Semoga semua berjalan lancar, COVID-19 bisa teratasi dan program membangkitkan ekonomi bisa segera dimulai. Inilah yang diinginkan Gubernur dan hal ini selalu dia sampaikan dalam berbagai kesempatan,” tutup Tjetjep.
Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi
