Pemprov Kepri Proyeksi APBD 2027 Capai Rp3,48 T, Sekda, Penyusunan Dilakukan dengan Realistis

PRESMEDIA.ID– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp3,48 triliun.

Proyeksi ini disusun berdasarkan estimasi dana transfer dari pemerintah pusat dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Besaran proyeksi APBD itu disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Sekda: Penyusunan APBD Harus Berdasarkan Kondisi Riil

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri sekaligus Ketua TAPD, Misni, mengatakan penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan pendekatan yang realistis agar seluruh program pembangunan dapat dijalankan secara optimal sesuai kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, perhitungan anggaran telah mempertimbangkan proyeksi dana transfer dari pemerintah pusat serta capaian Pendapatan Asli Daerah yang diperkirakan dapat dihimpun pada tahun depan.

“Penyusunan anggaran untuk APBD 2027 harus serealistis mungkin dengan mempertimbangkan nilai dana transfer pusat dan kondisi PAD Kepri saat ini,” kata Misni, Selasa (21/7/2026).

Dana Transfer dan PBBKB Masih Jadi Penopang Pendapatan

Misni menjelaskan, hingga saat ini struktur pendapatan daerah Kepri masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Meski demikian, Pemprov Kepri terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai potensi pajak daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Kami sedang mengoptimalkan pemungutan pajak alat berat dan pajak air permukaan yang selama ini sudah berjalan, namun kontribusinya masih belum optimal,” ujarnya.

Terkait kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Misni mengatakan pemerintah provinsi belum membebankan target pendapatan yang besar dalam waktu dekat.

Saat ini, kata dia, fokus utama pemerintah adalah melakukan pembenahan tata kelola, memperkuat manajemen, serta menyehatkan kondisi keuangan perusahaan daerah agar mampu memberikan kontribusi yang lebih baik pada masa mendatang.

“Untuk pendapatan dari BUP dan BUMD, saat ini pemerintah provinsi masih berfokus penuh pada upaya penyehatan lembaga terlebih dahulu,” tutup Misni.

Penulis:Roland
Editor :Redaktur