
PRESMEDIA.ID– Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bintan telah selesai dilaksanakan. Saat ini, tahapan pemilihan memasuki proses penyerahan laporan hasil Pilkades dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati Bintan.
Namun, dari 13 desa yang mengikuti Pilkades serentak, satu desa masih menyisakan persoalan. Sengketa terjadi di Desa Gunung Kijang setelah salah satu Calon Kepala Desa (Cakades), Rosalina, mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara.
Bahkan, Rosalina bersama pihak kuasa hukumnya telah mendatangi Kantor Bupati Bintan untuk menyampaikan keberatan sekaligus mengajukan sejumlah tuntutan terkait hasil Pilkades.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bintan, Firman Setyawan, membenarkan adanya sengketa tersebut. Ia mengatakan, dari 13 desa yang melaksanakan Pilkades serentak, hanya Desa Gunung Kijang yang saat ini menghadapi gugatan hasil pemilihan.
“Pilkades Gunung Kijang terjadi sengketa. Karena salah satu cakades mengajukan keberatan dan tuntutan ke Bupati Bintan,” ujar Firman saat diwawancarai di Bintan Buyu, Selasa (17/11/2026).
Sengketa Pilkades Diatur dalam Perbup Bintan
Firman menjelaskan, mekanisme penyampaian keberatan atas hasil Pilkades telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bintan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pilkades.
Dalam aturan tersebut, calon kepala desa yang keberatan terhadap hasil pemilihan dapat menyampaikan pengaduan paling lambat dua hari setelah laporan hasil Pilkades dari BPD diterima Bupati melalui camat.
Sesuai jadwal, penyerahan laporan hasil Pilkades dari BPD kepada Bupati Bintan berlangsung pada 13 hingga 23 November 2026.
“Karena terlebih dahulu laporan hasil Pilkades masuk ke Bupati dari BPD, maka berkas penyampaian keberatan dari cakades ke Bupati dapat diterima oleh Bagian Umum Pemkab Bintan,” jelasnya.
Firman menyebutkan, berkas keberatan yang diajukan Rosalina bersama kuasa hukumnya telah diterima Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Bintan dan saat ini sedang dalam proses penelaahan.
Rosalina Ajukan 10 Tuntutan, Minta 142 Suara Tidak Sah Dinyatakan Sah
Dalam pengajuan keberatannya, Cakades Gunung Kijang nomor urut 3, Rosalina, menyampaikan 10 petitum atau tuntutan terkait hasil penghitungan suara Pilkades.
Salah satu tuntutan yang diajukan adalah meminta agar 142 suara yang dinyatakan tidak sah ditetapkan menjadi suara sah.
Selain itu, Rosalina juga meminta dilakukan penghitungan suara ulang serta mempersoalkan dugaan kelalaian panitia dalam pelaksanaan Pilkades.
“Mereka, Cakades (Rosalina), meminta tuntutan itu dikabulkan,” ujar Firman.
Saat ini, seluruh dokumen keberatan tersebut sedang ditelaah oleh pihak terkait untuk menentukan apakah tuntutan yang diajukan dapat diterima dan diproses lebih lanjut.
Bupati Bintan Wajib Selesaikan Sengketa Pilkades dalam 30 Hari Kerja
Terkait penyelesaian sengketa hasil Pilkades, Firman mengatakan mekanismenya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 Pasal 40 Ayat 8.
Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Bupati atau Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades paling lama 30 hari kerja.
Namun, sebelum keputusan diambil, laporan keberatan Rosalina harus terlebih dahulu ditelaah secara cermat oleh Panitia Pilkades tingkat kabupaten.
Hasil penelaahan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Bintan sebagai dasar untuk menentukan keputusan atas sengketa Pilkades Desa Gunung Kijang.
Setelah proses tersebut selesai, Bupati Bintan akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait penyelesaian perselisihan hasil Pilkades.
Jika Gugatan Diterima, Kades Terpilih Bisa Dibatalkan
Firman menjelaskan, konsekuensi penyelesaian sengketa Pilkades juga diatur dalam Perbup Bintan Nomor 22 Tahun 2026 Pasal 49.
Apabila keberatan Rosalina diterima dan dilanjutkan, Bupati Bintan dapat menerbitkan SK pembatalan terhadap calon kepala desa yang sebelumnya dinyatakan menang dan terpilih.
Selanjutnya, posisi kepala desa akan diisi oleh Penjabat (Pj) Kades hingga pelaksanaan gelombang Pilkades berikutnya pada 2029.
“Sebaliknya, jika keberatan ditolak, maka calon kepala desa yang menang atau terpilih pada Pilkades Gunung Kijang, yakni Cakades nomor urut 2 Suparno,” katanya.
Dengan demikian, keputusan akhir Bupati Bintan nantinya akan menentukan apakah hasil Pilkades Desa Gunung Kijang tetap berlaku atau harus melalui proses penyelesaian lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelantikan Kades Terpilih di Bintan Dijadwalkan Januari 2027
Sementara itu, berdasarkan tahapan Pilkades serentak, Bupati Bintan Roby Kurniawan dijadwalkan menerbitkan dan menetapkan SK Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih pada 24 Desember 2026.
Selanjutnya, pelantikan kepala desa definitif dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 17 Januari 2027.
Firman mengatakan, jika tidak ada perubahan jadwal, pelantikan kepala desa terpilih akan dilaksanakan pada 15 Januari 2027.
“Untuk pengambilan sumpah dan pelantikan kades definitif itu dijadwalkan pada 7-17 Januari 2027. Namun, jika tidak ada perubahan, pelantikannya dilaksanakan pada 15 Januari 2027,” ucapnya.
Hingga keputusan resmi diterbitkan, penyelesaian sengketa Pilkades Desa Gunung Kijang masih menunggu hasil penelaahan Panitia Pilkades tingkat kabupaten dan keputusan Bupati Bintan.
Penulis:Hasura
Editor :Redaksi
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com












