PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Pemerintah Provinsi Kepri akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Samsat khusus laut yang akan melaksanakan operasional kegiatan pemungutan retibusi jasa labuh jangkar di tiga zonasi yang telah disepakati.
Plt.Gubernur Kepri Isdianto mengatakan, pembentukan Kantor Samsat khusus laut itu, dilakukan untuk menindak lanjuti arahan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi tentang pembentukan regulasi teknis pelaksana pemungutan retribusi labuh jangkar itu dilapangan.
“Tujuan kita mendirikan samsat khusus labuh jangkar ini adalah untuk memberikan pelayanan secara terintegerasi dan terkoordinir dengan tepat, cepat, transparan, akuntabel,”ujar Isidanto di Nongsa Poin Marina Resort Batam, usai melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan Kamis (2/7/2020).
Samsat ini, lanjut Isdianto, Nantinya juga akan menjadi wadah bagi Kepri dalam memberikan pelayanan secara cepat bagi seluruh aktifitas yang terkait labuh jangkar di laut.
Pembentukan Samsat Labuh Kangkar ini, jelas Isdianto, merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemprov Kepri dalam mendukung penuh pengoperasian kawasan labuh jangkar.
Pada Samsat khusus labuh jangkar itu, juga akan dilaksanakann layanan satu atap untuk memfasilitasi pelayanan administrasi CIQP, pusat informasi, pelayanan keluhan, pengaduan, termasuk pengelolaan potensi-potensi lainnya, seperti pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kapal kebutuhan sembako dan hal lainya untuk kapal di tengah laut.
“Selanjutnya, yang menjadi perhatian kita nantinya adalah kesesuaian perizinan antara pemerintah pusat dan Kepri dengan memperhatikan perjanjian kerjasama, rekomendasi, dan SOP pengelolaan serta penyesuaian tarif yang berlaku agar meningkatkan daya saing kawasan labuh jangkar”jelas Isdianto.
Usai melaksanakan rapat dan mengantar kepulangan Menko Maritim, Isdianto juga langsung menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Labuh Jangkar di Wilayah Provinsi Kepri dengan Deputi 2 Kemenko Maritim, BUMD dan Para Operator di Hotel Radison Batam.
Dalam rapat itu, Kepala Bidang Kepelabuhan Dinas Perhubungan (Kabid Dishub) Provinsi Kepri, Aziz Kasim Djou mengatakan, dari rapat koordinasi itu dilakukan untuk penyelarasan dan penetapan jenis-jenis pungutan jasa antara PNBP Kemenhub dan retribusi daerah yang akan dilakukan.
“Pada prinsipnya kami dari Dishub Kepri sudah menyampaikan berbagai rancangan kepada Gubernur yang disesuaikan dengan arahan Menko Marves (Maritim Investasi),”kata Aziz.
Penulis:RedaksiÂ
Jika ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan oleh pemberitaan di atas, Anda dapat mengirimkan sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
