Satgas KPK Uding Juharudin Puji Pemprov Kepri Bersih Dari Korupsi

PRESMEDIA.ID– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kondisi tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dinilai masih baik dan bersih dari korupsi.

Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Uding Juharudin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Dimensi Internal dan Eksternal di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (13/11/2026).

Uding mengatakan, berdasarkan data penanganan perkara KPK, sepanjang 2025 hingga 2026 terdapat 19 kasus korupsi yang ditangani di Indonesia. Namun, hingga saat ini, Provinsi Kepri dinilai masih menunjukkan kondisi yang baik.

“Tetapi alhamdulillah untuk di Kepri ini sampai sejauh ini masih baik dan bersih,” ujar Uding.

Menurutnya, kondisi ini patut dipertahankan dan ia berharap, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan terus menjaga integritas dan memperkuat upaya pencegahan korupsi agar Kepri tetap terbebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

KPK Ingatkan Bahaya Korupsi, Pejabat Diminta Jaga Integritas

Meski memberikan apresiasi, Uding mengingatkan bahwa tidak ada jaminan suatu daerah akan selalu terbebas dari korupsi.

Menurutnya, peluang terjadinya korupsi dapat muncul kapan saja, terutama ketika seseorang yang memiliki jabatan, kekuasaan, kewenangan, dan kesempatan mulai tergoda untuk menyalahgunakannya.

“Jadi kalau tahun ini aman, tidak ada jaminan selamanya aman dan bersih. Jadi bahaya korupsi ini bisa tiba-tiba ada bisikan gaib. Dan situasi kondisi orang tergelincir, tergoda, terpeleset dan akhirnya bisa melatar belakangi itu semua,” sebutnya.

Ia menegaskan, jabatan dan kewenangan merupakan amanah sekaligus ujian bagi setiap penyelenggara pemerintahan. Karena itu, integritas harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Uding berharap seluruh pejabat dan aparatur pemerintah di Kepri tidak terlena dengan kondisi yang saat ini dinilai baik, tetapi terus memperkuat pengawasan dan membangun budaya antikorupsi.

Satgas KPK Puji Pembangunan Infrastruktur Bintan dan Lingga

Selain menyoroti tata kelola pemerintahan, Uding juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Kepri, khususnya Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.

Apresiasi tersebut disampaikan setelah dirinya melakukan kunjungan dan kegiatan selama sepekan di dua kabupaten tersebut.

Ia menilai kondisi sejumlah ruas jalan di Lingga, Bintan, hingga Tanjungpinang cukup baik dan mulus. Menurutnya, perkembangan infrastruktur tersebut menjadi hal positif, terlebih ketika pemerintah daerah menghadapi kondisi anggaran yang relatif menurun.

“Masih terlihat penguatan infrastruktur yang masih berjalan, seperti jalan mulus masih baik di Lingga dan Bintan. Kami kemarin menyusuri jalan dari kantor Bupati sampai Tanjung Uban dan sampai ke sini sudah seperti jalan tol,” kata Uding.

Ia juga membandingkan kondisi Kepri saat kunjungan terakhirnya pada Oktober 2025 dengan perkembangan yang dilihat saat ini.

Menurutnya, terdapat sejumlah perubahan dan perkembangan, termasuk pada fasilitas pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang terlihat semakin baik.

“Sejauh ini, kalau melihat dari data-datanya faktor koreksi minim dan relatif bagus,” ucapnya.

KPK Buka Ruang Koordinasi

Dalam kesempatan itu, Uding juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

Menurutnya, SPI tidak seharusnya hanya menjadi instrumen penilaian, tetapi harus menjadi bahan evaluasi yang hasilnya benar-benar dirasakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengimbau pemerintah daerah agar terus memperhatikan hasil SPI dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan secara konkret.

Uding mengatakan, pemerintah daerah dapat menyelesaikan sendiri berbagai persoalan yang masih berada dalam kewenangannya. Sementara itu, untuk persoalan yang membutuhkan kewenangan lebih luas atau berada di luar jangkauan pemerintah daerah, KPK membuka ruang koordinasi dan penguatan.

“Bagi kami misalnya, ada hal-hal yang dapat diselesaikan oleh Pemda silakan. Karena ada kendala dan hal yang berhadapan dengan siapapun di luar kewenangan ataupun jangkauan Pemda, silakan indikasi kepada kami, insyaallah kami melakukan penguatan nantinya,” paparnya.

Ia menambahkan, keberhasilan kerja koordinasi dan supervisi KPK di daerah salah satunya tercermin dari kemampuan pemerintah daerah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebaliknya, apabila terjadi operasi tangkap tangan (OTT) maupun kasus korupsi di daerah, hal tersebut menjadi catatan negatif terhadap upaya pencegahan dan pengawasan yang telah dilakukan.

Karena itu, Uding berharap apresiasi terhadap kondisi Kepri saat ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas, memperkuat pengawasan, serta memastikan pembangunan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Penulis:Roland
Editor :Redaktur