PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Tim Leader Direktorat Jendral (Ditjen) Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Kepri Joni Hardi mengatakan, berdasarkan berdasarkan data dan Surat Keputusan (SK) Bupati dan wali kota, hingga saat ini ada 823,71 hektar kawasan perumahan Kumuh di Kepri.
Urutan wilayah pemukiman kumuh terbesar terdapat di Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, Anambas, Batam dan Tanjungpinang. Hal itu dikatakan Joni Hardi dalam kegiatan lokakarya Nasional Slum Upgrading Program (NSUP) program kota tanpa kumuh (kotaku) di Tanjungpinang Rabu,(27/11/2019).
Kegiatan NSUP sendiri, lanjutnya, dilaksankan dalam rangka upaya pengurangan pemukiman kumuh di Kepri yang di laksanakan dari tanggal 26 sampai 27 November 2019.
Dan hingga saat ini, melalui Program Kotaku, telah dilakukan pendampingan di Kepri dalam rangka intervensi program kotaku yang menjadi target RPJMN nasional tahun 2019 hanya empat kabupaten kota yang diantaranya di kabupaten Bintan, Karimun, Batam dan Tanjungpinang dengan luas permukiman kumuh 448,23 Ha.
Joni Hardi, mengatakan dengan adanya kegiatan ini, pihaknya memiliki komitmen untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh di daerah perkotaan.
“Sehingga dapat menghasilkan rumusan-rumusan strategis dan langkah konkrit agar penanganan kumuh tercapai,” kata Joni,
Sementara itu, Ia menyampaikan dengan kegiatan ini tentunya dapat menurunkan luas pemukiman kumuh mewujudkan kolaborasi penanganan permukiman kumuh dari berbagai stakeholder dan menyediakan infrastruktur permukiman.
Joni menjelaskan hingga tahun 2018 lalu capaian pengurangan permukiman kumuh di Kepri pada lokasi intervensi program Kotaku seluas 395,35 Ha dan masih tersisa 52,88 Ha yang menjadi target pada tahun 2019.
“Diketahui untuk estimasinya di tahun 2019 seluas 41,44 Ha, dan sisanya seluas 11,44 Ha,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintah dan Hukum Kepri, Mariani Ekowati mengatakan denga kegiatan ini maka dapat memperindah kota yang ada di Kepri, tetapi tidak hanya itu masyarakat harus juga pola sikapnya.
“Tidak ada gunanya jika membangun wilayah cantik-cantik tapi masyarakatnya belum menuju kesitu,” ucapnya.
Selain itu juga, yang perlu dibangun adalah Sumber Daya Manusia (SDM), di samping pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan program pemerintah Kepri.
“Pada kesempatan ini pihak Pemprov tentunya mendukung demi tercapainya tujuan bersama tersebut,”tutupnya.
Penulis: Roland
