
PRESMEDIA.ID– Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, menjatuhkan vonis bebas kepada Direktur Utama PT Davienna Alam Semesta (PT DAS) Batam, Terdakwa Aria Odman, dalam perkara dugaan korupsi tunggakan pajak hotel.
Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Fausi bersama Hakim Ad Hoc Tipikor Syaiful Arif dan Herman Sjafijadi dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (1/7/2026).
Majelis hakim menyatakan, trdakwa Aria Odman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer maupun subsider yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Batam.
“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan primer maupun subsider Penuntut Umum. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan,” ujar Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusan.
Selain membebaskan terdakwa, majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak Aria Odman dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
Hakim: Perkara Masuk Ranah Perpajakan
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan tidak menemukan unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
Hakim menilai persoalan yang terjadi berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak hotel yang merupakan utang pajak, sehingga penyelesaiannya berada dalam mekanisme hukum perpajakan.
Menurut hakim, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam memiliki kewenangan melakukan penagihan sesuai ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Peraturan Daerah (Perda), maupun Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam.
“Apabila wajib pajak lalai membayar pajak, maka mekanisme penegakannya dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku,” ujar hakim.
Majelis juga menyebut bahwa apabila terdapat unsur kesengajaan dalam pelanggaran kewajiban perpajakan, maka sanksinya merupakan pidana perpajakan, bukan tindak pidana korupsi.
Terdakwa Diputus Bebas Murni Hakim
Kuasa hukum Aria Odman, Rifai, menyambut baik putusan tersebut. Menurutnya, sejak awal pihaknya meyakini dakwaan primer maupun subsider yang diajukan jaksa tidak dapat dibuktikan di persidangan.
Rifai juga menyatakan putusan tersebut merupakan putusan bebas murni sehingga, sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, terdakwa harus segera dikeluarkan dari rumah tahanan setelah putusan dibacakan.
Tuntut Jaksa Batam Kandas di PN Tipikor Tanjungpinang
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam menuntut Aria Odman karena dinilai memperkaya diri sendiri maupun korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.437.126.216,35.
Jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Selain pidana penjara dan denda, jaksa juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp4.437.126.216,35. Apabila tidak dibayarkan, tuntutan tersebut diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.
Atas putusan ini, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batam belum menentukan sikap atas putusan Bebas hakim PN Tipikor pada terdakwa tersebut.
Tidak Menyetorkan Miliran Pajak Hotel
Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkapkan Aria Odman selaku pihak yang bertanggung jawab di PT Davienna Alam Semesta memungut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan dari tamu hotel selama periode Februari 2020 hingga Desember 2024.
Namun, pajak yang telah dipungut tersebut disebut tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Batam.
Padahal, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam telah dua kali melayangkan surat teguran kepada pihak hotel, masing-masing pada Desember 2023 dan 15 Februari 2024.
Jaksa menduga dana yang seharusnya menjadi pendapatan daerah justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), total PBJT yang dipungut dari konsumen mencapai sekitar Rp6,79 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,35 miliar telah disetorkan ke kas daerah, sedangkan sisanya sebesar Rp4.437.126.216,35 belum disetorkan dan menjadi dasar perhitungan kerugian keuangan negara menurut jaksa.
Penulis:Roland
Editor :Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com












