
PRESMEDIA.ID– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui koordinasi dan sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, meminta seluruh kepala daerah mempercepat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kepri, Nyanyang menyampaikan lima arahan strategis kepada seluruh bupati dan wali kota untuk memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan di daerah.
Arahan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Balairung Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Selasa (17/11/2026).
Rapat yang diikuti kepala daerah kabupaten/kota se-Kepri secara daring serta perwakilan instansi vertikal tersebut membahas capaian penurunan angka kemiskinan, persoalan kemiskinan ekstrem, ketimpangan antarwilayah, hingga ketepatan data dan penyaluran bantuan sosial.
Angka Kemiskinan Kepri Terendah di Sumatera

Dalam kesempatan itu, Nyanyang mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang telah mendorong penurunan angka kemiskinan di Kepulauan Riau.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, tingkat kemiskinan Kepri tercatat sebesar 4,09 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 8,07 persen.
Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di wilayah Sumatera dan keempat terendah secara nasional.
Meski demikian, Nyanyang mengingatkan agar capaian positif tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebab, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama.
Menurutnya, karakteristik kemiskinan di Kepri berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan dan kepulauan bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan wilayah perkotaan.
Selain itu, kemiskinan ekstrem juga masih menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan estimasi, terdapat sekitar 3.293 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori tersebut.
Dari hasil pemadanan data per 20 Oktober 2026, tercatat 784 KK berstatus aktif, dengan sekitar 71 persen di antaranya berada pada desil 1.
Persoalan lain yang perlu segera dibenahi adalah kualitas dan pemutakhiran data perlindungan sosial. Masih terdapat keluarga yang belum tercakup secara optimal, sementara peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) berstatus nonaktif mencapai 26.621 orang.
“Kita tidak boleh membiarkan warga kehilangan akses terhadap bantuan maupun jaminan kesehatan hanya karena persoalan data. Karena itu, seluruh kabupaten/kota harus memastikan data masyarakat miskin benar-benar akurat dan terus diperbarui,” tegas Nyanyang.
Lima Arahan Wagub Nyanyang untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, Nyanyang menyampaikan lima arahan utama kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah di Kepri.
1.Percepat Pemutakhiran Data Keluarga Miskin
Pemerintah kabupaten/kota diminta mempercepat verifikasi dan pemutakhiran data keluarga miskin secara akurat, lengkap, dan berbasis alamat.
Keluarga yang belum tercatat harus menjadi prioritas pendataan, terutama di Kota Batam dan Tanjungpinang yang memiliki jumlah penduduk miskin relatif besar.
Akurasi data menjadi hal mendasar agar setiap program bantuan dan perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2.Sesuaikan Program dengan Kondisi Wilayah
Nyanyang meminta agar penanganan kemiskinan tidak menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh daerah.
Wilayah kepulauan membutuhkan strategi yang memperhatikan keterbatasan transportasi, konektivitas antarpulau, serta akses terhadap pelayanan dasar.
Sementara itu, kawasan perkotaan, perdesaan, dan pedalaman memerlukan intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat.
3.Percepat Realisasi Bantuan Sosial dan Program Infrastruktur Dasar
Pemerintah daerah juga diminta mempercepat realisasi berbagai program bantuan bagi keluarga miskin, termasuk bantuan sembako, perbaikan rumah tidak layak huni, dan pemasangan listrik bagi rumah tangga yang belum memiliki akses memadai.
Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, perangkat daerah bidang perumahan, serta instansi yang menangani sektor energi diminta memperkuat koordinasi agar seluruh program dapat diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.
Nyanyang menilai percepatan realisasi program sangat penting mengingat waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 semakin terbatas.
4.Pastikan Masyarakat Miskin Tetap Mendapat Jaminan Kesehatan
Perlindungan kesehatan juga menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.
Nyanyang meminta kabupaten/kota berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan masyarakat miskin tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Termasuk di dalamnya memastikan pengalihan kepesertaan dan skema pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bagi peserta PBI-JK yang berstatus nonaktif.
Dengan demikian, masyarakat tidak kehilangan hak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau perubahan status kepesertaan.
5.Selesaikan Dokumen dan Administrasi Penanggulangan Kemiskinan
Arahan kelima berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan administrasi program penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Nyanyang meminta pemerintah kabupaten/kota yang belum menyelesaikan laporan maupun dokumen perencanaan agar segera menuntaskannya.
Menurutnya, kelengkapan administrasi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam proses evaluasi, pemantauan, dan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Pendidikan dan Lapangan Kerja Jadi Kunci Memutus Rantai Kemiskinan

Selain lima arahan tersebut, Nyanyang menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui bantuan sosial.
Pemerintah daerah juga harus memperkuat akses pendidikan dan membuka lebih banyak kesempatan kerja agar masyarakat memiliki peluang meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Untuk sektor pendidikan, ia meminta pemerintah kabupaten/kota mengidentifikasi anak-anak dari keluarga miskin yang belum dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi maupun akses geografis.
Anak-anak tersebut diharapkan dapat memperoleh kesempatan belajar melalui program Sekolah Rakyat.
Menurut Nyanyang, pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan agar kondisi ekonomi keluarga tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
Karena itu, perangkat daerah terkait diminta berkoordinasi dalam mendata calon peserta didik serta menentukan lokasi Sekolah Rakyat yang mudah dijangkau anak-anak, khususnya dari kawasan kepulauan.
Di sisi lain, anggota keluarga miskin yang masih berada pada usia produktif juga perlu mendapatkan perhatian melalui pelatihan keterampilan dan akses pekerjaan.
Pemerintah daerah diminta menginventarisasi kemampuan serta potensi masyarakat agar program pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan peluang ekonomi di daerah masing-masing.
Sejumlah sektor yang dapat dikembangkan antara lain pertanian, perikanan, serta kawasan industri di Batam, Bintan, dan Karimun.
“Anak-anak harus menjadi perhatian kita agar mata rantai kemiskinan bisa diputus melalui pendidikan. Sementara anggota keluarga yang masih produktif harus kita dorong memperoleh keterampilan dan kesempatan bekerja sesuai potensi serta kebutuhan daerah. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh kabupaten/kota,” ujarnya.
Tantangan Pengentasan Kemiskinan Berbeda di Setiap Daerah

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Aries Fhariandi, menyampaikan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan di Kepri menunjukkan perkembangan positif.
Dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,09 persen, Kepri masih berada di bawah angka nasional sebesar 8,07 persen.
Namun, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan besar untuk mencapai target penurunan kemiskinan dalam periode pembangunan hingga 2030, yakni pada kisaran 3,55 hingga 2,26 persen.
Aries menjelaskan, tantangan pengentasan kemiskinan di Kepri tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga kondisi geografis, karakteristik masyarakat, dan ketimpangan akses ekonomi antarwilayah.
Kota Batam, misalnya, memiliki jumlah penduduk miskin terbesar secara absolut karena jumlah penduduknya juga paling banyak. Namun, jika dilihat berdasarkan persentase, tingkat kemiskinan Batam justru menjadi yang terendah, yakni sekitar 3,8 persen.
Sebaliknya, Kabupaten Lingga mencatatkan persentase kemiskinan tertinggi, yaitu sekitar 9,12 persen.
Ketimpangan juga terlihat antara kawasan perdesaan dan perkotaan. Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai sekitar 8,65 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada pada kisaran 3,68 persen.
Menurut Aries, kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan harus disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan setiap daerah.
Keterbatasan aset produktif, kualitas sumber daya manusia, keterisolasian geografis, hingga kerentanan terhadap guncangan ekonomi dan bencana menjadi sejumlah faktor yang membuat sebagian masyarakat sulit keluar dari garis kemiskinan.
Karena itu, intervensi pemerintah perlu diarahkan pada akar persoalan, mulai dari peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pembukaan keterisolasian wilayah, penguatan keterampilan kerja, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemprov Kepri Perkuat Sinergi dengan Kabupaten dan Kota
Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota semakin memperkuat sinergi dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan.
Lima arahan yang disampaikan Wakil Gubernur Nyanyang menjadi pedoman untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan, mempercepat realisasi program, serta memperkuat perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan koordinasi yang lebih kuat dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah, upaya pengentasan kemiskinan di Kepri diharapkan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Lebih dari sekadar menurunkan angka kemiskinan, pemerintah ingin memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, serta kehidupan yang lebih sejahtera.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi












