
PRESMEDIA.ID– Majelis Hakim PN Tanjungpinang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap kontraktor pertama pelaksana proyek pembangunan Jembatan Tanah Merah di Kabupaten Bintan, Djafaruchddin.
Terdakwa yang sebeleumnya sempat Buron dan kemudian ditangkap Kejaksaan ini, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang dipimpin Rahmat Sanjaya, didampingi hakim ad hoc Tipikor Saiful Arif dan Yusuf Gutomo, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (12/3/2026).
Selain hukuman penjara, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
Majelis hakim menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Jembatan Tanah Merah.
Perbuatan tersebut melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta dikaitkan dengan ketentuan KUHP terbaru.
“Atas perbuatannya, terdakwa Djafaruchddin dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 80 hari kurungan,” ujar hakim dalam persidangan.
Selain hukuman pokok, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar.
Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa akan menjalani pidana tambahan penjara selama 2 tahun.
Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Bintan, Lunita, yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
Atas putusan tersebut, baik terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya maupun pihak jaksa menyatakan pikir-pikir.
Proyek pembangunan Jembatan Tanah Merah di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan tahun 2018 dialokasikan dari anggaran BP.Kawasan Batam dengan pagu sekitar Rp10 miliar.
Nilai kontrak proyek pertama pembangunan jembatan tersebut tercatat sebesar Rp9,9 miliar.
Pekerjaan pembangunan dilaksanakan oleh PT.Bintang Fajar Gemilang, sementara perencanaan atau Detail Engineering Design (DED) dikerjakan oleh CV.Vitech Pratama Consultant.
Berdasarkan hasil penyidikan jaksa, ditemukan fakta bahwa konsultan perencana, pemenang tender, dan konsultan pengawas proyek diduga telah dikondisikan oleh terpidana BW selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tahun 2018.
Akibatnya, pekerjaan perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan keahlian yang dipersyaratkan, serta pelaksanaan pengawasan proyek juga tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai kontrak.
Selain itu, saat pelaksanaan proyek dimulai, pihak kontraktor tidak melakukan review desain secara menyeluruh dan langsung melaksanakan pekerjaan berdasarkan desain yang disusun oleh konsultan perencana.
Akibat berbagai ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek tersebut, kontrak pekerjaan akhirnya diputus oleh PPK pada 17 Desember 2019.
Saat kontrak dihentikan, progres pembangunan jembatan tercatat baru mencapai 35,35 persen, dengan nilai pekerjaan sekitar Rp7,5 miliar.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepulauan Riau, proyek pembangunan Jembatan Tanah Merah tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.905.624.882.
Penulis:Roland
Editor :Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com











