Belum Ada Kepastian dari Pusat, Pemprov Kepri Tetap Anggarkan Gaji PPPK Rp90 Miliar di APBD 2027

PRESMEDIA.ID– Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya guru dan tenaga kesehatan pada 2027, hingga kini masih sebatas wacana.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) pun belum berani menghapus alokasi anggaran gaji PPPK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan Pemprov Kepri tetap menyiapkan anggaran pembayaran gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan dalam APBD 2027.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila rencana pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah pusat belum terealisasi sesuai jadwal.

“Kita masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat, termasuk gaji PPPK yang dibiayai pemerintah pusat. APBD supaya betul-betul aman, kita tidak mau berspekulasi dan tetap anggarkan di APBD,” kata Ansar, Kamis (12/11/2026).

Pemprov Kepri Masih Menunggu Kepastian Pemerintah Pusat

Ansar menegaskan, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu arahan resmi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait rencana pengalihan pembiayaan gaji PPPK tersebut.

Menurutnya, kepastian kebijakan sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan anggaran secara tepat dan tidak mengganggu kewajiban pembayaran gaji para pegawai.

Karena itu, Pemprov Kepri memilih tetap mengalokasikan anggaran gaji PPPK dalam APBD 2027 sembari menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Beban Gaji PPPK Kepri Capai Rp90 Miliar per Tahun

Wacana pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2027 menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pasalnya, selama ini Pemprov Kepri harus menyediakan anggaran cukup besar untuk membayar gaji PPPK di lingkungan pemerintah provinsi.

Berdasarkan alokasi anggaran yang disiapkan, kebutuhan pembayaran gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan di Kepri mencapai sekitar Rp90 miliar setiap tahun.

Jika rencana pengalihan pembiayaan tersebut benar-benar direalisasikan, kebijakan ini berpotensi mengurangi beban belanja pegawai dalam APBD Kepri.

Namun, hingga ada keputusan dan petunjuk resmi dari pemerintah pusat, Pemprov Kepri tetap mengantisipasi kebutuhan pembayaran gaji PPPK melalui APBD 2027.

Penulis:Roland
Editor :Redaktur