PRESMEDIA.ID– Pemerintah Provinsi Kepulauan meminta pembangunan Sekolah Rakyat di 2 Kabupaten dan kota, di Natuna, Anambas dan Tanjungpinang segera diselesaikan.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepri, Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial untuk mempercepat realisasi pembangunan sekolah tersebut.
Program Sekolah Rakyat tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu di wilayah Kepri.
Menurut Nyanyang, saat ini proses pembangunan masih menghadapi kendala pada tahap pelelangan proyek sehingga harus dilakukan beberapa kali pengulangan.
“Sudah dilakukan lima kali pelelangan. Mudah-mudahan pada Juni ini sudah ada pemenangnya,” kata Nyanyang, Senin (15/6/2026).
Nyanyang berharap seluruh persoalan terkait lahan di dua kabupaten dan satu kota tersebut dapat segera dituntaskan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
Ia menyebutkan, Kabupaten Natuna telah menyelesaikan persoalan lahannya, sementara Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Tanjungpinang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
“Natuna sudah beres, dan secepatnya Anambas serta Tanjungpinang selesai,” ujarnya.
Pemko Tanjungpinang Siapkan Lahan 12 Hektare untuk Sekolah Rakyat
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Jalan Raya Bukit Manuk, Senggarang.
Dari total lahan yang tersedia, sekitar 5 hektare akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan seluruh persiapan lahan telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pembangunan fisik sekolah akan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos).
“Pemerintah kota hanya menyiapkan lahan, melakukan land clearing, serta menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan dokumen kepemilikan lahan yang nantinya diserahkan kepada Kemensos,” ujar Lis.
Lis mengungkapkan biaya land clearing diperkirakan mencapai Rp400 juta, di luar biaya penyusunan dokumen Amdal.
Ia optimistis program Sekolah Rakyat akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik dan merata.
Program ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak di Kepulauan Riau.
Penulis :Roland
Editor :Redaktur
