Anggaran 2027 Mulai Dibahas, Tiga Prioritas Utama Pembangunan Kepri Dijabarkan

PRESMEDIA.ID-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang Ke-3 Tahun Anggaran 2026.

Agenda utama rapat ini adalah Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2027. Dokumen ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau kepada DPRD Provinsi Kepri.

Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Pulau Dompak (21/07/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, beserta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan pembukanya, Dewi Kumalasari menjelaskan bahwa penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ini merupakan bagian dari mekanisme resmi tahapan pembahasan anggaran daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai jadwal, pertengahan bulan Juli ini memang menjadi waktu penyampaian rancangan kebijakan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.

Pada kesempatan paripurna ini, Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, secara resmi menyerahkan dan menyampaikan Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027 kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam pidatonya, Gubernur Ansar menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Tema tersebut adalah: Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berkarakter, Didukung Pelayanan Publik yang Bermutu.

Tema besar tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tiga prioritas pembangunan utama yang akan menjadi fokus arah kebijakan anggaran tahun 2027.

Pertama, pengembangan potensi ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan memiliki kekayaan sumber daya laut yang besar, sehingga pengembangannya harus berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam.

Kedua, pengembangan konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penguatan ketahanan terhadap bencana. Dengan wilayah yang terdiri dari banyak pulau, konektivitas menjadi urusan mendesak agar pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kepri, tidak hanya di pusat-pusat perkotaan.

Ketiga, pengembangan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya Melayu. Pembangunan fisik harus sejalan dengan peningkatan kualitas manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjaga identitas budaya daerah yang menjadi ciri khas masyarakat Kepri.

Selain menjabarkan arah kebijakan pembangunan, Gubernur Ansar juga menyampaikan proyeksi angka pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027.

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar 3.482.842.017.011,80 rupiah.

Sedangkan proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar 3.501.113.156.785,80 rupiah.

Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut kemudian ditutup melalui proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2027 secara netto sebesar 18.271.139.774,00 rupiah. Angka ini merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan sebesar 149,4 miliar rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar 131,12 miliar rupiah, di mana penerimaan pembiayaan bersumber dari penyaluran tahap kedua pinjaman daerah.

Dengan tersampaikannya rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ini, maka pembahasan anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2027 secara resmi memasuki tahap diskusi dan pendalaman bersama seluruh fraksi di DPRD.

DPRD Provinsi Kepri akan menelaah secara cermat setiap rincian prioritas, proyeksi pendapatan, dan alokasi belanja yang diajukan pemerintah, agar anggaran yang akhirnya disepakati benar-benar realistis, akuntabel, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi