PRESMEDIA.ID– Lembaga riset berbasis kecerdasan buatan, Deep Intelligence Research (DIR) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi 174.730 percakapan publik di media sosial yang menyoroti sektor-sektor publik di Indonesia.
Dari analisis tersebut, DIR melalui keterangan tertulisnya, menemukan adanya penurunan signifikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Direktur DEEP Indonesia sekaligus Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, mengatakan bahwa percakapan publik sepanjang tahun ini didominasi isu sensitif seperti otoritarianisme, konflik elite, PSU yang berkepanjangan, hingga kekecewaan masyarakat terhadap komunikasi kebijakan pemerintah.
“Percakapan publik didominasi isu otoritarianisme, konflik elite, PSU yang berlarut, hingga kekecewaan masyarakat terhadap komunikasi kebijakan pemerintah,” ujarnya dalam Panel Diskusi Refleksi Akhir Tahun yang digelar DEEP Indonesia dan Rumah Perubahan di Bekasi, Senin (2/12/2025).
Lonjakan Percakapan Dipicu Demo Nasional
Menurut DIR, lonjakan terbesar terjadi saat demo nasional pada 28 Agustus 2025. Pada periode ini, publik menilai penegakan hukum semakin tidak konsisten. Narasi terkait RUU KUHAP serta kasus hukum seperti Hasto, Tom Lembong, dan Ira Puspadewi mendominasi sentimen negatif.
Bahkan, narasi “KPK sudah tidak relevan” menjadi salah satu isu yang paling menetap di ruang digital.
Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga banyak diperbincangkan, namun diiringi kritik terkait kesiapan pelaksanaan yang dinilai belum matang.
“Janji pertumbuhan ekonomi 8 persen juga dianggap publik sebagai harapan yang tidak realistis,” jelas Neni.
DIR juga menemukan bahwa publik menilai respons pemerintah terhadap krisis Gaza tidak konsisten, dan terdapat jurang persepsi antara pemberitaan media arus utama yang cenderung positif dengan respons warganet yang penuh ketidakpercayaan.
“Publik bukan hanya mengkritik. Mereka kelelahan karena kebijakan terasa jauh dari realitas hidup sehari-hari. Ini menunjukkan hubungan negara dan warga berada di titik yang paling rawan,” tambah Neni.
Tokoh Nasional dalam Diskusi Akhir Tahun
Panel refleksi akhir tahun ini menghadirkan tokoh lintas sektor, seperti:
Prof. Rhenald Kasali (Founder Rumah Perubahan dan Guru Besar Manajemen)
Andi Widjajanto
Atmaji Sapto Anggoro (Praktisi Big Data & AI)
H.Oleh Soleh
Muhammad Sarmuji (Komisi XI DPR)
Muhammad Kholid (Sekjen Partai Golkar)
Sekjen PKS
Yuhronur Efendi (Bupati Lamongan)
Dalam keynote-nya, Prof.Rhenald Kasali menegaskan bahwa negara tidak bisa lagi mengandalkan pola kerja lama yang birokratis, lambat, dan dokumen-sentris.
“Rakyat hidup dengan logika digital. Negara harus mengejar ritme itu. Jika tidak berubah, distrust akan membesar dengan cepat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa ancaman masa depan tidak lagi berbentuk tank dan pasukan, tetapi datang dari kecerdasan buatan, disinformasi, dan serangan digital. Negara harus masuk ke logika baru yang sesuai dengan Quantum Age.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Masa Depan
Menutup diskusi, Neni Nur Hayati kembali menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia bukan lagi kurangnya data, melainkan kemampuan menggunakan data secara kolektif.
“Ketika big data sudah ada, pertanyaannya: what’s next? Bagaimana kita bergerak dan dengan siapa kita bergerak? Karena di era seperti ini, kolaborasi adalah kunci,” katanya.
Menurut Neni, tanpa kerja bersama antara pemerintah, akademisi, teknologi, legislator, dan masyarakat sipil, Indonesia akan sulit mengejar percepatan perubahan di era kuantum.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
