PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah provinsi Kepri menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kepri Tahun Anggaran 2024 ke DPRD Kepri sebesar Rp4,363 triliun.
Dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD 2024 itu, disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad pada Rapat Paripurna DPRD Kepri di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Senin (31/07/2023).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono dan dihadiri para Anggota DPRD Kepri, Forkopimda Kepri atau yang mewakili, Kepala Instansi Vertikal, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
Gubernur Ansar Ahmad mengatakan, dalam rancangan KUA dan PPAS APBD 2024, pemerintah provinsi Kepri memproyeksi total kebutuhan anggaran daerah pada 2024 sebesar Rp4,464 triliun.
Kebutuhan anggaran belanja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah yang akan diarahkan pada Peningkatan perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia sebagaimana yang tertuang dalam 3 (tiga) Prioritas Pembangunan RKPD” ungkap Gubernur Ansar.
Sebelumnya, kata Ansar, pemprov Kepri telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 pada tanggal 26 Juni 2023, yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
Anggaran Pendapatan APBD Kepri 2024 Diproyeksi Rp4,363 T, Belanja Rp4.464 T
Gubernur Ansar juga menyampaikan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp4,363 triliun.
Dari jumlah itu, belanja daerah diproyeksi mencapai Rp4,464 triliun.
Sementara penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp200 miliar dan dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp97,5 miliar sehingga kebijakan pembiayaan Netto sebesar Rp102,4 miliar.
Berita Sebelumnya :
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
Komentar