Gubernur Ansar Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 ke DPRD Kepri

Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyampaikan Pidato pengatar Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 ke DPRD Kepri, (Foto: Diskominfo Kepri) 
Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyampaikan Pidato pengatar Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 ke DPRD Kepri, (Foto: Diskominfo Kepri)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyampaikan Rancangan  Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun  Anggaran 2022 ke DPRD pada sidang paripurna DPRD di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (24/5/2023).

Gubernur Ansar mengatakan Ranperda ini merupakan, pengajuan ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun  Anggaran 2022 ke DPRD merupakan kewajiban konstitusional yang harus disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tahapan  itu, dilakukan setelah Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kepri.

“Alhamdulillah, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun  Anggaran 2022 ini dapat kami susun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan selengkapnya akan diserahkan setelah penyampaian  pengantar ini” kata Ansar.

Pada kesempatan itu Ansar juga mengatakan, laporan hasil pemeriksaan BPK-RI telah  disampaikan pada hari Jumat 14 April  2023 lalu pada sidang paripurna Istimewa DPRD. Dalam Laporan Keuangan tersebut, BPK-RI juga telah memeriksa Neraca pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2022.

Dan Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan opini ”Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK-RI” kata Gubernur Ansar.

Adapun substansi pada Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dikatakan Ansar, menyangkut mengenai Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terealisasi sebesar Rp3,91 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp3,64 triliun.

Atas capaian  tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat penghargaan dengan meraih peringkat  kedua untuk Realisasi Peningkatan PAD Provinsi  se-Indonesia Tahun Anggaran 2022″ jelas Gubernur Ansar.

Kemudian, Belanja Terealisasi sebesar Rp3,84 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp3,97 triliun dan mengantarkan Provinsi Kepri mendapat penghargaan dengan meraih  peringkat kedua untuk realisasi belanja Daerah  Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022.

Berikutnya, Neraca yang terdiri dari aset sebesar  Rp7,19 triliun dengan kewajiban sebesar Rp652,51 miliar dan Ekuitas sebesar Rp6,54 triliun” ungkap Gubernur Ansar.

Baca Juga :

Penulis: Presmedia
Editor  : Redaksi

Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com