PRESMEDIA.ID– Di Tengah lesunya ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat akibat defisit APBD Kepri tahun 2025, Sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau justru terlihat “segar bugar” berbelanja menggunakan anggaran APBD.
Salah satunya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepri, yang terindikasi boros menggelontorkan dana APBD hingga Rp9,9 miliar untuk membeli berbagai barang dan kendaraan dinas instansi vertikal di Kepri.
Sejumlah barang dan Mobil yang dibeli Kesbangpol Kepri ini, Bukan untuk meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat, tapi untuk Pejabat elit Instansi Vertikal, seperti Polisi, Jaksa, dan TNI di Provinsi Kepri.
Menurut data Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBD 2025, terdapat dua kegiatan belanja hibah barang di Kesbangpol Kepri dengan total anggaran Rp9.939.400.000,- yang akan dihibahkan (Diberikan) ke Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Kepri.
Dana ini, digunakan untuk pembelian mobil, peralatan elektronik, hingga perabotan, yang kemudian dihibahkan kepada sejumlah instansi vertikal itu.
Kegiatan pertama bernilai Rp7,446 miliar, sedangkan kegiatan kedua senilai Rp2,492 miliar.
Menariknya, tidak Kesbangpol kepri, diduga sengaja tidak menyebutkan deskripsi, Pejabat Instansi Vertikal mana yang yang menerima barang hibah pemberiaan yang diadakan dari APBD Kepri itu.
Dari dokumen RUP-DIPA Kesbangpol Kepri yang ditemukan Media ini, dana tersebut digunakan untuk membeli:
- Beberapa kendaraan roda empat, termasuk station wagon dan mobil jeep
- Boat fiber, video wall LED lengkap dengan instalasi, CCTV, televisi, lampu PJU tenaga surya, hingga perabot kantor dan sarung kursi
Ironisnya, semua itu bukan untuk menunjang pelayanan publik, melainkan diberikan secara cuma-cuma ke lembaga pusat yang sudah mendapat alokasi anggaran dari APBN itu.
Bayar Utang Beli Mobil Untuk Dihibahkan Tahun 2024 Rp2,4 miliar
Tak cukup sampai di situ, Kesbangpol Kepri juga mengalokasikan anggaran APBD 2025 miliar dana APBD 2025 untuk membayar utang pembelian kendaraan tahun 2024.
Rinciannya utang pembelian Mobil itu meliputi:
- Pembayaran utang belanja kendaraan dinas perorangan: Rp466,9 juta
- Pembayaran kendaraan penumpang (pekerjaan 2024) Rp642 juta
- Pembayaran utang kendaraan bermotor penumpang: Rp414,6 juta
- Belanja kendaraan roda dua: Rp19,2 juta
- Belanja mebel kantor: Rp98,2 juta, termasuk kursi staff, sofa, hingga bingkai foto
Dengan kondisi ini, di saat APBD Kepri katanya defisit, Kesbangpol Kepri justru “menyicil hutang mobil dan beli kursi baru” hasil karyanya tahun 2024 lalu.
Warga Kepri: APBD Defisit, Tapi Gaya Belanja Tetap Elit
Kondisi ini menuai reaksi dari masyarakat di Tanjungpinang dan Batam. Mereka mempertanyakan fungsi dan manfaat dari pengeluaran Kesbangpol Kepri yang justru tidak menyentuh kebutuhan publik.
Salah seorang warga Tanjungpinang mengatakan, Kondisi penggunaan APBD Kepri ini sangat aneh. Sebab, Pemerintah daerah ribut soal dana transfer dari pusat yang berkurang, tapi justru anggaran APBD malah dikembalikan ke instansi vertikal lewat hibah.
Budi, Warga lain di batam bahkan mengatakan, jangan-jangan hibah itu hanya cara halus untuk “menyenangkan” instansi vertikal, agar pejabat daerah merasa aman dari pengawasan lembaga penegak hukum.
“Kalau sampai benar begitu, ya lucu. Pemerintah daerah takut sama instansi vertikal, sampai hibah pun disalurkan ke mereka. APBD defisit, tapi gaya belanjanya tetap elit,” tambahnya.
Ditempat Terpisah, Kepala Kesbangpol Kepri, M.Iksan yang dikonfirmasi dengan penggunaan dana APBD 2025 untuk dana hibah Ke Instansi Pertikal ini, belum memberi tanggapan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan Media ini, dengan mengirimkan pertanyaan melalui WA Messenger juga belum ada jawaban.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
