PRESMEDIA.ID– Ratusan dokumen kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dilaporkan hilang. Temuan ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya 187 unit kendaraan dinas yang BPKB-nya tidak ditemukan.
Temuan tersebut tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD Bintan Tahun 2024.
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BKAD Bintan, Sugito, membenarkan adanya temuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, sebagian dokumen BPKB memang belum berada dalam penguasaan pihaknya.
“Ada 187 unit kendaraan yang BPKB-nya belum berada di BKAD. Jenisnya beragam, mulai dari motor, mobil, truk hingga ambulans,” ujarnya saat ditemui di Kantor BKAD Bintan, Kijang, Kecamatan Bintan Timur.
Baru 94 BPKB Ditemukan, Sisanya Masih Ditelusuri
BKAD Bintan mengaku telah menindaklanjuti temuan tersebut. Dari total 187 kendaraan, sebanyak 94 BPKB sudah berhasil ditemukan.
Namun, masih ada 93 BPKB kendaraan yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.
Pihak BKAD berkomitmen untuk terus menelusuri dokumen tersebut dengan melakukan pengecekan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bintan.
“Masih ada 93 BPKB yang belum ditemukan. Kami akan telusuri ke 39 OPD untuk memastikan keberadaannya,” jelasnya.
Kejari Bintan Siap Bantu Jika Diminta
Menanggapi persoalan ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan menyatakan kesiapan untuk membantu pemerintah daerah dalam menelusuri aset yang hilang.
Kepala Kejari Bintan, Rusmin, menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu permohonan resmi dari Pemkab Bintan.
“Kami menunggu dari pemerintah daerah. Jika ada permohonan pendampingan, tentu akan kami bantu,” ujar Rusmin, Senin (13/4/2026).
Rusmin juga menyampaikan bahwa jika upaya pencarian aset tidak membuahkan hasil, maka bisa dibentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai instansi terkait.
“Jika nantinya pencarian belum juga selesai, akan dibentuk tim terpadu untuk menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.
Kasus hilangnya ratusan BPKB kendaraan dinas ini menjadi sorotan serius dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Bintan.
Pemerintah daerah kini dituntut untuk segera menuntaskan persoalan ini demi menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Penulis:Hasura
Editor :Redaksi
