Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Inflasi Jelang Ramadhan
PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta gubernur, bupati dan wali kota di Tanah Air mengantisipasi inflasi menjelang masuknya Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah.
Hal itu dikatakan Mendagri dalam amanahnya saat memimpin upacara peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional di di Padang Sumatera barat.
Mendagri mengatakan, Satpol PP juga memiliki peran penting membantu aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya penimbunan barang.
“Saya minta kepala daerah segera bekerja untuk menekan wilayah-wilayah yang inflasinya tinggi dan terdata di Badan Pusat Statistik maupun di Kemendagri,” kata Tito dikutip dari Infopublik.id.
Menurut Tito, hanya ada dua masalah atau penyebab terjadinya inflasi di suatu daerah. Pertama, kurangnya suplai suatu barang dan kedua terjadinya lonjakan permintaan di masyarakat.
Pada saat Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, biasanya harga kebutuhan pokok seperti beras, daging ayam, telur dan lain sebagainya akan melonjak tinggi. Oleh karena itu, setiap kepala daerah diminta mewaspadainya.
“Segera waspadai dan segera tambah suplainya. Kemudian, distribusinya juga harus lancar,” pungkasnya.
Gubernur Ansar Evaluasi Kebijakan Yang Mengakibatkan Inflasi Kepri
Sementara itu, BPS provinsi Kepri mencatat, inflasi provinsi Kepri (year on year) terhadap Februari 2024
naik 2,65 persen dan inflasi Kepri bulan Februari 2024 ini mengalami deflasi sebesar 0,22 persen (month to month) terhadap Januari 2023.
Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus mengatakan, terjadinya inflasi di Kepri disebabkan naiknya Indek Harga Konsumen (IHK) beberapa komoditas kebutuhan hingga menjadi penyumbang inflasi.
“Inflasi di Kepri, dipengaruhi oleh sektor makanan seperti beras dengan andil inflasi 0,41 persen, angkutan udara 0,34 persen, tarif parkir 0,18 persen, daging ayam ras 0,16 persen dan emas perhiasan 0,13 persen.
Menanggapi inflasi ini, Gubernur Ansar mengatakan akan terus mengevaluasi kebijakan yang mempengaruhinya. Tak terkecuali kebijakan kabupaten kota yang akan dikomunikasikan dengan baik.
“Akan kita surati beberapa kepala daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan daerahnya. Seperti kenaikan tarif parkir di Batam, kemudian kenaikan harga gas 3 kg, bukan tidak boleh menaikkan harga, namun kondisi dan situasinya belum tepat. Tarif rumah sakit di Batam, Karimun dan Tanjungpinang juga akan dibahas bersama” kata Ansar.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi