PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dua calon walikota dan wakil walikota Tanjungpinang, menyampaikan pandangan dan komitmennya terhadap kebebasan pers dan keterbukaan informasi di kota Tanjungpinang, ketik kelak menjabat Kepala daerah.
Komitmen dua pasangan calon walikota dan wakil walikota Tanjungpinang ini, dipertanyakan, Jurnalis dan Media di Tanjungpinang, dalam acara diskusi, Ngobrol Pasti alias “Ngopi” bareng calon Walikota dan Wakil Walikota, yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang di Kedai Kopi Oerang Roemah Jl.W.R Supratman Tanjungpinang Sabtu (28/9/2024).
Dia calon yang hadir dalam acara ini adalah, calon wakil walikota nomor urut 1 Rizha Hafiz dan calon Walikota Tanjungpinang nomor urut 2 Lis Darmansyah.
Kegiatan Ngopi bareng AJI Tanjungpinang ini, juga dihadiri Ahli Pers dari Dewan Pers Zamzami Akarim, Ketua KPU Tanjungpinang M.Faizal, Ketua Bawaslu M. Yusuf, perwakilan organisasi wartawan dan organisasi perusahaan media serta mahasiswa.
Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana mengatakan, kegiatan “Ngopi bareng AJI” dengan tema “Menakar Kebebasan Pers” tersebut, untuk mengetahui komitmen para calon walikota dan wakil walikota Tanjungpinang terhadap Kebenaran Pers serta keterbukaan Informasi, ketika nanti terpilih sebagai Kepala Daerah.
“Jadi diskusi ini untuk menampung komitmen para calon, terhadap kebebasan pers. Sebab, jurnalis atau wartawan bekerja dengan dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers,” kata Sutana, saat membuka kegiatan tersebut.
Selain itu, kata Sutana kegiatan tersebut juga ajang mempererat silaturahmi antara awak media, dengan para calon Walikota maupun Wakil Walikota. Di kegiatan itu, para calon harus mengetahui bahwa pers berfungsi mengawasi jalannya roda pemerintahan.
“Jadi menjaga kebebasan pers, merupakan suatu keharusan. Sebab jurnalis adalah pengawas, jalannya roda pemerintahan,” tegas Sutana.
Dalam dialog ini, Rizha Hafiz menyampaikan bahwa kebebasan pers harus didukung, karena sebagai kontrol sosial. Sehingga, ia bersama Rahma sebagai calon Walikota menjunjung tinggi keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Rizha mengaku, Paslon 1 (Rahma-Rizha) menyatakan, akan berkomitmen menerapkan kebebasan pers, jika nanti terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang.
Ia juga berjanji akan meningkatkan kualitas pers, dengan melakukan UKW dan UKJ pada Jurnalis dan wartawan.
Rezha juga mengatakan, siap dikritik jurnalis maupun wartawan untuk kemajuan dan pembangunan kota Tanjungpinang.
“Harus siap kritik, setiap kegiatan akan kita ekspos. Kita tidak akan kuping tipis (alergi kritik) karena pers menjadi fungsi kontrol sosial,” tegas Rizha.
Menanggapi keluhan jurnalis yang selama ini sulit meminta konfirmasi pada calon kepala walikota pasangannya, ketika menjabat sebagai walikota, dikatakan menjadi catatan bagai Paslon nomor 1 untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan itu.
“Apa yang kurang akan kita perbaiki. Kita siap menerima ketikan langsung. Berilah masukan yang banyak untuk keseimbangan pemerintahan,” sebutnya.
Cawako Lis Darmansyah Janji Jalin Komunikasi dengan Pers
Di tempat yang sama, calon walikota nomor urut 2 Lis Darmansyah berjanji, akan terus menjalin komunikasi yang baik kepada para jurnalis, ketika terpilih maupun tidak terpilih sebagai Walikota Tanjungpinang.
Keterbukaan informasi lanjutnya, merupakan hal yang penting bagi daerah, maupun sebuah negara.
Lis bersama Raja Ariza sebagai Wakilnya berkomitmen untuk menegakan kebebasan pers. Ia menyampaikan tidak anti kritik dan masukan, yang disampaikan oleh jurnalis melalui media massa.
“Sebab, pemerintah daerah terbantu jika ada kritikan. Kita juga akan selalu terbuka, yang berkaitan dengan keuangan negara, karena masyarakat harus tau apa yang dilakukan pemerintah,” tamba Lis.
Jika terpilih, Lis juga berjanji akan membuat Peraturan Walikota (Perwako) tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini, menurutnya agar para jurnalis dan wartawan dapat mudah memperoleh informasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang saat ini terbilang sulit.
“Jadi bagaimana keterbukaan informasi dapat transparan. Kegiatan pemerintah dapat terus di publish, agar masyarakat tau. Jadi kuta komitmen menegakan kebebasan pers,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ahli Pers, Zamzami menyampaikan, semua jurnalis dan wartawan harus tetap tegak lurus menjaga praktik jalannya roda pemerintahan. Hal ini, agar pemerintah dapat transparan dalam menentukan suatu kebijakan.
Ia mengingatkan, agar tidak ada wartawan dan jurnalis yang terbelah-belah atau membentuk suatu kelompok, yang berkaitan dengan pro dan kontra ke pemerintah. Hal itu pun terjadi saat ini, hingga membuat index kebebasan pers di Kepri menurun.
“Jadi dalam konteks kebebasan pers ini sama dengan demokrasi. Index kebebasan pers juga mempengaruhi para pejabat (narasumber) yang tidak menggunakan hak jawab,” pungkasnya.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
Komentar