PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau, Bahtiar Baharudin, merasa prihatin melihat kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap APBD Kepri masih sangat minim.
Menurutnya, selama ini Pemprov Kepri hanya mengurus KEK dari pihak swasta. Sementara, kontribusinya terhadap pemda hanya pada saat awal-awal saja. Misalnya ketika mengurus izin mendirikan bangunan (IMB).
“Tapi setelah pengelola KEK itu sukses. Kita tak dapat apa-apa,” ungkapnya, saat membuka rapat koordinasi Badan Kesbangpol tingkat nasional di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Senin (16/11/2020) kemarin.
Maka dari itu, ia berpesan kedepannya seluruh kepala daerah di Kepri harus bisa selektif dalam memberikan izin pengelolaan KEK.
Dengan memberikan syarat yang dapat memberikan kontribusi yang sangat baik kepada daerah. Seperti, pemda wajib memiliki saham di KEK sehingga mendapatkan pemasukan yang jelas. Seperti halnya Provinsi Papua yang memiliki alokasi saham di PT Freeport.
“Kalau KEK tidak mau bermitra dengan pemda, kepala daerah tolong Jangan terbitkan izin pengelolaannya,” tegas Bahtiar.
Menurut Bahtiar, banyak potensi KEK strategis yang bisa dikembangkan Pemprov Kepri mulai dari pariwisata, pertanian, hingga kemaritiman.
Apalahi, kondisi geografis Kepri yang terdiri atas 96 persen laut. Namun, ironinya kontribusi terhadap PAD justru hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor dan dana bagi hasil (DBH) pusat.
“Sementara PAD Kepri dari sektor laut nyaris tidak ada. Padahal wilayah ini sudah layak disebut sebagai poros maritim Indonesia bahkan dunia,” ucapnya.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu menilai masih banyak pekerjaan rumah di Kepri yang harus dibenahi oleh pemimpin ke depan, terutama menyangkut potensi sumber daya alam (SDM) yang belum dikelola secara baik dan benar demi kepentingan masyarakat setempat.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah mengelola sendiri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendongkrak APBD.
“Pemprov Kepri harus mulai membuka diri, mengelola KEK sendiri di atas lahan 1.000 atau 2.000 hektare agar punya pemasukan tambahan. Tidak mungkin selamanya APBD kita bertahan di angka Rp3,9 triliun saja,” imbuh Bahtiar.
Penulis : Ismail
