PRESMEDIA.ID,Jakarta- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi nilai kategori B dengan nilai 65.83 pada Provinsi Kepri sebagai pemerintah daerah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi. Nilai yang didapatkan ini bisa dikatakan cukup baik namun perlu peningkatan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
Penilaian itu diketahui Sekda Kepri TS Arif Fadillah yang hadir dan mengiktui acara Rapat Kerja Penerapan Reformasi Birokrasi Provinsi Kepri di Kantor Kemen PAN & RB,Jakarta,Jum�at (25/10).
“Ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan propinsi Kepulauan Riau. Sehingga hasil evaluasi yang di dapat menjadi baik lagi,� kata Arif.
Walaupun dalam penilaian Pemerintah Provinsi Kepri masih mendapatkan Nilai B, Namun Arif yakin untuk mendapatkan nilai A. Ia mengatajan, mendapat nilai A bukan suatu hal yang tidak mustahil untuk diraih. Karena berbagai usaha telah dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Inovasi dan terobosan-terobosan akan terus dilakukan provinsi Kepri, untuk semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dan melalui Inovasi dan terobosan yang dilakukan, diharapkan akan semakin menguatkan semangat Reformasi Birokrasi menjadi lebih baik lagi.
“Peluang kita dapat nilai A cukup besar, memang butuh usaha dan komitmen bersama. Kita sudah dijalur yang benar untuk menuju kesana. Karena untuk saat ini ada 2 OPD yaitu dinas kesehatan dan Dinas pariwisata telah mendapatkan nilai A untuk penilaian reformasi birokrasi. Dan akan menyusul Barenlitbang serta Sekretariat. Harapan kita tentunya energi positif ini bisa diadopsi oleh OPD lain untuk segera menyusul,�ucap Arif.
Lebih lanjut Arif menjelaskan bahwa Reformasi birokrasi akan tercapai jika Pemerintah Provinsi Kepri melakukan sejumlah perubahan pada mental aparatur dalam menciptakan budaya kerja yang positif bagi birokrasi, Dengan pelayanan yang bersih dan akuntabel.
Organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran, Tata laksana, sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, serta terukur sesuai dengan prinsip-prinsip good govermance. Peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
Sumber Daya Manusia Aparatur yang berintegritas, Netral, Kompeten, Capable dan Profesional serta memiliki etos kerja tinggi dan sejahtera. Pengawasan dalam meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN. Akuntabilitas melalui peningkatan kapasitas kinerja birokrasi serta Pelayanan publik yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Jika hal ini dapat kita lakukan, maka akan tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif, efisien serta pelayanan publi pastinya semakin baik dan berkualitas. Dan Provinsi Kepri menjari daerah terbaik dalam penerapan reformasi birokrasi,”ujarnya.
Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Kementerian PAN & RB Kamaruddin dalam pemaparnnya menjelaskan bahwa Penerapan reformasi birokrasi pada setiap penyelengara pemerintah ditetapkan secara bertahap setiap 5 tahun.
Tahapan lima tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah untuk target pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis.
“Dalam lima tahun ini, difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil), penerapan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik serta diharapkan setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi,”ujarnya.
Untuk Itu, tujuan reformasi 2020-2024 nantinya Kementerian akan lebih menitikberatkan pada Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel, serta Pelayanan Publik Yang Prima.
Pada acara ini , juga hadir, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kepri Hasbi serta sejumlah Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya Kepala Barenlitbang Naharuddin, Kepala Dinas Kominfo Zulhendri, Kepala Dinas Kesehatan Tjetjep Yudiana, Kepala Dinas Pariwisata Buralimar, Inspektur Daerah Mirza Bachtiar, Kepala Biro Hukum Heri Mokhrizal, Kepala Biro Organisasi dan Korpri Ani lindawaty dan Plt.Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Zulkifli.
Penulis:Redaksi
