Sengkarut BPR Bestari: OJK Bungkam Atas Rekam Jejak Calon Direksi Hingga RUPS-LB — Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK(Foto:julo)

PRESMEDIA.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memilih bungkam seribu bahasa terkait sengkarut seleksi jajaran Direksi PD. BPR Bestari Tanjungpinang.

Sikap diamnya otoritas pengawas perbankan ini berlangsung hingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) resmi digelar Pemko Tanjungpinang pada Selasa (4/8/2026).

Padahal, Redaksi Presmedia.id telah melayangkan Surat Konfirmasi Resmi Nomor 01/Red/Presmedia.id/VII/2026 sejak 13 Juli 2026.

Surat resmi tersebut ditujukan langsung kepada Kepala OJK Pusat, Kepala OJK Kepri, serta Humas/PPID OJK Pusat Jakarta dan Kepri.

Sebagai wujud transparansi, surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Bank Indonesia (BI), Kepala PPATK, Kepala BPKP Kepri, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, hingga Ketua Dewan Komisioner LPS.

Dalam surat itu, Redaksi meminta klarifikasi tegas terkait kepatuhan OJK terhadap POJK No. 27/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 39/SEOJK.03/2016 dalam evaluasi fit and proper test calon direksi.

Redaksi secara spesifik menagih tanggapan atas rekam jejak Michael yang meninggalkan NPL Gross 14,70% di BPR Kepri Bintan, serta career gap lima tahun Momon Faulanda Adinata pasca-pensiun dari DPRD.

Namun hingga RUPS-LB penetapan hasil OJK mengetuk palu, tidak ada satu lembar pun tanggapan tertulis yang dirilis oleh OJK Pusat maupun OJK Kepri.

Apatisme OJK dalam merespons alarm dini media memicu spekulasi publik bahwa fungsi pengawasan prudential banking sengaja dikesampingkan demi mengamankan kompromi birokrasi daerah.

Sebab, siapa pun direksi yang ditetapkan hari ini akan langsung mewarisi krisis keuangan berupa NPL Gross sebesar 50,57% per Juni 2026 dan akumulasi kredit macet Rp 21,65 Miliar.

Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi