Tokoh dan Masyarakat Sipil Kritik Dekadensi Moral Elite Negara dalam Nobar Film “Pesta Babi”

PRESMEDIA.ID– Sejumlah tokoh dan masyarakat sipil, menyoroti terjadinya kemerosotan moral dan dekadensi elite negara dalam acara nonton bareng (nobar) dan diskusi film “Pesta Babi” di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam diskusi ini, para pembicara menilai, negara yang seharusnya menjadi alat pembagi kesejahteraan dan pencipta keadilan bagi rakyat, kini justru berubah menjadi mesin elektoral yang digerakkan demi kepentingan kekuasaan.

Acara nobar dan diskusi film “Pesta Babi” ini diinisiasi oleh Institut Harkat Negeri (IHN).

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menyoroti rusaknya orientasi kekuasaan yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.

Menurutnya, banyak kebijakan publik hingga penunjukan pejabat saat ini lebih diarahkan untuk kepentingan elektoral dibanding pelayanan masyarakat.

“Ada gejala akut, negara yang awalnya alat pembagi kemakmuran dan pencipta keadilan, kini tereduksi menjadi mesin elektoral,” ujar Sudirman.

Ia juga mempertanyakan sejumlah kebijakan dan proyek yang dianggap sarat kepentingan politik.

“Kenapa ada perusakan alam Papua seperti di film ‘Pesta Babi’? Elektoral. Kenapa ada MBG? Elektoral. Kenapa ada KDMP? Elektoral. APBN dibagi, tapi tidak untuk seluruh rakyat,” tegasnya.

Sudirman menilai, lumpuhnya lembaga formal seperti DPR dan partai Politik menjadi peringatan bagi masyarakat sipil untuk mulai membangun kekuatan bersama.

“Ini wake up call bagi masyarakat sipil untuk bangkit, bersatu, dan mulai menata diri,” katanya.

Politik Mahal Dinilai Picu Praktik Eksploitatif

Mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, menyoroti mahalnya ongkos politik yang dinilai memicu praktik eksploitasi sumber daya alam.

Menurutnya, elite politik sering kali terikat dengan kepentingan para penyandang dana politik.

“Besarnya ongkos politik membuat cara-cara eksploitatif dilakukan. Dukungan dana dari pengusaha tentu tidak gratis dan akhirnya dibalas lewat kebijakan,” ungkap Annisa.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung pada daerah kaya sumber daya alam seperti Papua yang terus mengalami eksploitasi.

Papua Jadi Korban Eksploitasi dan Pendekatan Militer

Tokoh hukum senior Todung Mulya Lubis menilai pendekatan keamanan yang masif di Papua menunjukkan kegagalan negara dalam memanusiakan rakyatnya sendiri.

“Militer hari ini ada di mana-mana. Benih kolonialisme masih terasa kuat di Papua. Kita sering lupa bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia,” ujar Todung.

Senada dengan itu, mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan eksploitasi sumber daya alam di Papua terus berlangsung di tengah ketimpangan sosial yang belum terselesaikan.

“Sumber daya alam hilang entah ke mana, sementara masyarakat Papua tetap hidup dalam ketimpangan. Kita harus berani mengatakan cukup atas penderitaan Papua,” kata Beka.

Kerusakan Lingkungan Terjadi Atas Nama Pembangunan

Arsitek dan pemikir perkotaan Marco Kusumawijaya menilai berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini sering dilakukan atas nama pembangunan dan kepentingan publik.

Karena itu, ia meminta masyarakat bersikap tegas menolak praktik-praktik tersebut.

“Semua itu dilakukan atas nama rakyat. Maka kita harus berani menyatakan bahwa kita tidak membutuhkan pembangunan yang merusak,” ujarnya.

Film “Pesta Babi” Angkat Simbol Penderitaan Papua

Jurnalis sekaligus aktivis senior asal Lamalera NTT, Bona Beding, menjelaskan simbol salib yang ditampilkan dalam film “Pesta Babi” memiliki makna mendalam bagi masyarakat Papua.

Menurutnya, salib bukan hanya simbol penderitaan, tetapi juga lambang pembebasan dari kekerasan dan ketidakadilan.

“Salib itu dipikul bersama untuk lepas dari kekejaman bangsa sendiri,” kata Bona.

Negara Harus Kembali Jadi Penjaga Keadilan

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan pentingnya mengembalikan fungsi negara sebagai penjaga keadilan sosial.

Ia menilai perbaikan harus dimulai dari cara manusia memperlakukan alam.

“Kita ini sejatinya hanya dititipi untuk merawat alam, bukan menguasai dan merusaknya,” ujar Lukman.

Ia juga menekankan pentingnya gerakan swadaya masyarakat untuk menjaga demokrasi dan lingkungan hidup.

Institut Harkat Negeri (IHN) merupakan lembaga kajian, pendidikan, dan kaderisasi kepemimpinan lintas sektor yang memiliki misi mendorong perubahan dan menyiapkan kader pemimpin terpercaya bagi Indonesia.

Penulis:Presmedia
Editor :Redakdi