12 SPPG Program MBG di Bintan Belum Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi, Termasuk SPPG Km 20 Gunung Lengkuas

SPPG di Jalan Nusantara Km 20, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur diduga belum mengantongi Sertifikat SLHS. (Foto Hasura)
SPPG di Jalan Nusantara Km 20, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur diduga belum mengantongi Sertifikat SLHS. (Foto Hasura)

PRESMEDIA.ID– Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Jalan Nusantara Km 20, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, diduga belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Padahal, fasilitas tersebut telah diresmikan sejak 14 Januari 2026 dan saat ini sudah melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ribuan pelajar di wilayah tersebut.

Dinkes Bintan: 12 dari 16 SPPG Belum Kantongi Sertifikat

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bintan, Retno Wulandari, membenarkan masih banyak SPPG di Kabupaten Bintan yang belum memiliki sertifikat higiene sanitasi.

Menurutnya, dari total 16 SPPG yang beroperasi di Bintan, baru empat SPPG yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Hanya empat SPPG yang sudah mengantongi SLHS di Bintan,” ujar Retno saat dikonfirmasi, kemarin.

Daftar SPPG di Bintan yang Sudah Memiliki SLHS

Retno menjelaskan, empat SPPG yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi higiene sanitasi berada di beberapa kecamatan, yaitu:

  1. SPPG Kecamatan Seri Kuala Lobam (SKL)
  2. SPPG Kecamatan Bintan Utara
  3. SPPG Kecamatan Toapaya
  4. SPPG Kecamatan Gunung Kijang

Sementara itu, 12 SPPG lainnya masih dalam proses pengurusan sertifikasi.

Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, setiap SPPG harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya hasil uji sampel makanan dari laboratorium yang terakreditasi.

Menurut Retno, secara administratif seluruh pengelola SPPG sebenarnya telah mengajukan dokumen yang diperlukan.

“Secara administrasi semua SPPG sudah mengajukan berkas dan saat ini masih dalam proses,” jelasnya.

Kewenangan Penutupan SPPG Ada di Badan Gizi Nasional

Terkait kemungkinan penutupan sementara bagi SPPG yang belum memiliki SLHS, Retno menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola program MBG secara nasional.

Satgas MBG Bintan nantinya hanya bertugas mengirimkan laporan kepada BGN sesuai dengan permintaan lembaga tersebut.

“Satgas MBG Bintan akan mengirimkan laporan sesuai permintaan dari BGN. Nantinya BGN yang berhak menentukan apakah SPPG tersebut ditutup sementara atau tidak,” katanya.

Penulis:Hasura
Editor :Redaksi

Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com